Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako
Jika netizen Tanah Datar di salingka Luhak Nan Tuo maupun di perantauan bisa mengakses dan menganalisa materi Nota Keuangan Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE pada saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tanah Datar yang megah pada hari Kamis, 11 November 2021 lalu, maka pasti akan kaget dan sedih membaca proyeksi keuangan daerah yang defisit (baca: tekor) lagi. Tekor dalam istilah dagang Minang disebut kanai galeh.
Jika belum sempat baca, maka saya yang awam ini akan mencoba mengulas sedikit kepada netizen semua untuk menambah kepedulian dan wawasan kita kepada daerah Luhak Nan Tuo yang kita cintai ini.
Dari Nota Keuangan yang disampaikan, total Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD tambah Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Rp. 973.105.004.908 atau sekitar 973,1 milyar Rupiah.
Untuk pembanding analisa kita kali ini, maka saya pakai data realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020. Kenapa data tahun 2020? Karena data realisasi 2021 masih berjalan alias belum tutup buku.
Proyeksi / target pendapatan 2022 dibanding realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.194.818.538.888,03, maka rencana targetnya minus 18.56 % atau kurang Rp. 221.713.533.980,03. Sebuah angka yang sangat besar yang menyiratkan ketidakmampuan pengelola daerah me-recovery kondisi keuangan Kabupaten Tanah Datar ini.
Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 telah meluluh lantakan sendi sendi perekonomian masyarakat, daerah dan Negara kita, namun kita juga tidak boleh pesimis melihat kondisi 2022 dengan tetap “mengasumsikan” pandemi Covid-19 belum berakhir.
Namun begitu bisa jadi ada kealpaan para pemegang kepentingan dalam mengkalkulasi dan memproyeksikan kondisi keuangaan daerah untuk tahun 2022. Tidak percaya? Mari kita teruskan bahasan ini.
Saya yang awam ini sudah mencoba merekapitulasi isi Nota Keuangan yang disampaikan Bupati tersebut dalam bentuk sebuah tabel agar mudah dipahami. Namun jika saya yang salah merekap, maka itu semua karena kekhilafan saya sebagai rakyaik badarai di Kabupaten Tanah Datar ini. Namun jika benar, maka itu semata mata karena petunjuk Allah SWT dan semoga bermanfaat untuk bahan evaluasi para pengelola daerah yang pintar dan bijaksana ini.
Mari lihat tabel yang saya buat. Pemerintah optimis menargetkan pendapatan lebih di sub sektor Pendapatan Pajak Daerah ditambah Pendapatan Retribusi Daerah dan ditambah dengan Transfer Pemerintah Daerah lainnya dan lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Kalau membaca optimisme pencapaian target untuk sektor di atas, artinya menyiratkan ekonomi di tahun 2022 sudah membaik dengan asumsi pajak dan retribusi masuk semakin banyak, artinya geliat aktivitas perekonomian masyarakat semakin baik di tahun 2022.
Namun optimisme tersebut kontradiktif dengan penetapan target pencapaian pada sub sektor Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan plus lain-lain PAD Yang Sah plus Transfer Pemerintah Pusat Berupa Dana Perimbangan dan yang paling parah untuk sub sektor Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TIDAK ADA sama sekali.
Apa saya yang salah posting atau memang ada kealpaan dari pembuat Nota Keuangan tersebut ? Wallahualam. Mari kita diskusikan dan saling mengingatkan.
Apa betul tidak ada target untuk sub sektor Transfer Pemerintah Pusat Lainnya? Lantas bagaimana dengan pernyataan di masa kampanye dulu bahwa Cabup memiliki lobi tingkat tinggi dengan pemerintah pusat? hehehe… Partai mereka “oposisi” di pusat, mana ada oposisi kebagian jatah besar. Paling karena belas kasihan. Cerdas dong mikirnya. Paling mungkin adalah melalui partai yang mengusung Cawabup dulu karena partai tersebut “loyal” kepada pemerintah.
Nah sekarang mari kita lihat posisi Belanja Daerah untuk tahun 2022. Belanja Daerah 2022 dianggarkan Rp. 1.090.370.689.458 atau sekitar 1 triliun koma 90 milyar rupiah. Padahal target Pendapatan Daerah hanya Rp. 973.105.004.908.- atau sekitar 973,1 milyar saja. Jadi kondisi keuangan daerah untuk 2022 defisit (minus) Rp. 117.265.684.550 atau minus sekitar 117,2 milyar rupiah.
“Yo lah paniang Pak Pati ko mamikiakan panumbok utang daerah. Makonyo pahami stek perasaan Pak Pati agar netizen jangan nyinyia mananyoan bajak gratis, perahu pesiar, pabrik, dll” ujar Wan Labai sok bijak menyikapi hal tersebut.
Lantas, bagaimana dengan anggaran belanja di Sekretariat DPRD Tanah Datar? Sudah dianggarkan dalam Pengantar Ranperda APBD 2022 ini sebesar Rp. 51.015.121.028,- atau sekitar Rp. 51 milyar rupiah. Bisa diamsumsikan rata rata belanja Sekretariat DPRD Tanah Datar adalah sekitar 4,25 milyar rupiah per bulan. Keren kan? Wakil rakyat gitu lho, hehehe.
Dan publik tidak dikasih tahu rincian belanjanya untuk kegiatan apa saja. Apa karena salah satu sebab ini mereka menutup diri dari prinsip penegakkan keterbukaan informasi publik ? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Atau belum saatnya dipublikasikan.
Akibat pelit memberi informasi, publik pun tak tahu apakah belanja DPRD Tanah Datar ini meningkat dari tahun ke tahun atau ada “penyesuaian?” Apakah sektor “dinas keluar kota” atas nama kunker, bimtek, study banding atau apalah tidak berkurang? Ataukah alokasi dana pokir akan dipotong lagi untuk keadaan darurat tapi mereka tidak mau sama sekali mengurangi alokasi anggaran SPJ dan fasilitas anggota dewan lainnya?
“Bialah urang heboh, yang jaleh kesejahteraan wakil rakyat tidak boleh berkurang karena mencitrakan rakyat yang makmur sentosa” celoteh Wan Labai.
Menutup tulisan ini, dengan tidak bermaksud mengajari, maka perkenankan saya menyampaikan saran-saran sbb:
- Agar menerapkan Program EFISIENSI secara menyeluruh (efisiensi waktu, efisiensi memakai alat kerja, efisiensi memakai fasilitas, dll). Oleh karena itu, jangan ada lagi Rapat Paripurna yang molor, tidak elok dilihat karena boros atau tidak memiliki perhitungan yang matang.
- Salah satu cara mendukung program efisiensi adalah dengan memaksimal teknologi digital. Selain paper less, juga sangat efektif dan biayanya murah. Caranya operasikan official website, gunakan zoom meeting, kirim data pakai email, tele conference dll. Ndak usah lah pai jalan jalan taruih agar keluar SPJ. Sekali dua bolehlah pengganti refreshing.
- Tempatkan sumber daya manusia pada kompetensi yang tepat. Agar jalannya roda pemerintahan bisa cepat dan gesit.
- Permudah sistim dan perbaiki birokrasi administrasi agar lebih simpel namun tetap bertanggung-jawab.
- Buat ketetapan waktu. Kerja berdasarkan prestasi dan batas waktu. Seperti di DPRD, setiap korespondensi surat menyurat harus dibalas paling lama 3 x 24 jam. Jangan dibiarkan mendekam dan didiamkan terlalu lama di ruang Ketua DPRD dengan alasan belum didisposisi, atau lamban di sekretariat. hehehe.
Dengan efisiensi waktu, maka akan terpola efisiensi pelayanan yang lebih paripurna. Dan dengan efisiensi ini akan banyak dana yang bisa dihemat sehingga setidaknya akan mengurangi besarnya pasak. Tinggal lagi bersama sama bahu membahu mencari tambahan pendapatan untuk daerah.
Simpel sih, tapi susah dilaksanakan jika tidak ada kemauan untuk berubah.
Ini Luak Nan Tuo Bung! Gadang pasak daripado tiang, galak juo lai. (*).
