Pers Release Kuasa Hukum Dewi Indah Djuita Terkait Proyek Di Atas Lahan Sengketa (SMP 2 Batusangkar)

Dewi Indah Djuita adalah selaku Ahli Waris dari Azinar Zainal (Alm) yang merupakan pemilik lahan di hamparan Tanah Guguk meliputi area SMPN 2 Batusangkar (sekarang) hingga samping dan belakang Benteng Van der Capellen seluas lebih kurang 5 hektar.

Sebagaimana diketahui bahwa lahan tersebut sedang bermasalah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar karena diketahui diam diam Pemkab Tanah Datar mencoba untuk mensertifikatkan lahan tanah SMPN 2 Batusangkar dan terindikasi mensertifikatkan tanah lainnya tanpa berkoordinasi dan tanpa meminta persetujuan kepada Ahli Waris.

Berkenaan dengan upaya Pemkab Tanah Datar yang mencoba mensertifikatkan lahan yang di atasnya berdiri bangunan SMPN 2 Batusangkar tersebut, maka pihak Ahli Waris sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Penegasan kepada Bupati Tanah Datar tertanggal 23 Juni 2022 untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas lahan tersebut seperti merehab, merubah, membangun, mensertifikatkan ataupun menjual, menyewa atau melakukan tindakan hukum lain tanpa seijin Ahli Waris.

Akan tetapi pada hari Kamis pagi, 28 Juli 2022, Haji Eri Munafri Dt. Majo Indo Nan Karuik selaku Kuasa yang diberikan oleh Mamak Kepala Waris dari keluarga Dewi Indah Djuita bersama 2 (dua) orang anaknya telah mendapati upaya memulai pekerjaan proyek di lokasi SMPN 2 Batusangkar dan akan memasang plang proyek.

Haji Eri sempat memperingatkan dan menegur keras Kuasa Pelaksana Pemegang Tender CV. Kalumpang bernama Riki untuk menghentikan pekerjaannya dan menjelaskan kepada Riki bahwa lahan SMPN 2 Batusangkar tempat rencana proyek yang dikerjakan CV. Kalumpang itu sedang bermasalah dengan Pemkab Tanah Datar. Untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan, maka diminta kepada Pelaksana Proyek untuk berhenti bekerja dan lebih baik mendatangi Pemberi Proyek yaitu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tanah Datar karena pada prinsipnya Ahli Waris tidak ada masalah dengan Pelaksana Proyek, melainkan sedang bermasalah dengan Pemberi Proyek yaitu Pemerintah Tanah Datar c/q Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Baca Juga :  Siaran Pers PKN RI: PPID Pemkab Tanah Datar "Keok" di Komisi Informasi

Setelah mendapati penjelasan di atas, Riki selaku Kuasa Pelaksana Proyek yang sudah melaksanakan komitmen kerja menyampaikan akan mengembalikan persoalan ini kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

“Nanti biar Dinas yang menentukan kebijakan selanjutnya” mengutip ucapan Riki.

Menghadapi situasi demikian, Kuasa Hukum menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. “Kami menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Seolah olah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan membenturkan kami dengan Pelaksana Proyek di lapangan” ujar Muhammad Intania, SH.

“Kami juga tidak habis pikir, Surat Pemberitahuan Dan Penegasan sudah kami kirimkan ke Bupati lebih dari 1 bulan lalu. Apa Bupati tidak baca, tidak peduli atau tidak mendistribusikannya kepada Kadis Pendidikan? Atau mungkin tidak tegas dan tidak dihargai lagi oleh Kadisnya dalam memaknai Surat kami? Atau mungkin mencoba menunjukkan sikap arogansi kekuasaannya? Kami tidak tahu” lanjut Kuasa Hukum.

Lebih lanjut Haji Eri juga mempertanyakan. “Dulunya saya mendukung calon Bupati selaku anak muda yang (katanya) pernah mengenyam pendidikan kepemimpinan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini. Berharap akan ada perubahan Tanah Datar ke arah lebih baik lagi nantinya. Ternyata kalau seperti ini cara menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan dalam menangani dan mengelola Tanah Datar khusus dalam menyelesaikan masalah ini saja terkesan bertele tele, maka hal itu diluar espektasi saya” ujar Haji Eri bernada kecewa.

Menyikapi dinamika penyelesaian sengketa ini, Kuasa Hukum mengingatkan dan menyarankan bahwa bilamana persoalan ini tidak cepat ditangani dan diselesaikan secara professional oleh Bupati dan Bupati tidak turun tangan langsung, maka dikhawatirkan akan berdampak hukum yang mungkin dapat merusak citra yang akan menjadi batu sandungan bagi elektabilitas dan popularitas Bupati.

Baca Juga :  LBH PUSAKO Hadir Untuk Memperjuangkan Keadilan Hukum Masyarakat

Dengan berlarut larutnya penyelesaian sengketa lahan ini, maka proyek proyek yang sudah ditenderkan di SMPN 2 Tanah Datar senilai total sekitar 2 milyar lebih ini terancam tidak terkejar target realisasinya atau mungkin malah terancam gagal dilaksanakan. Suatu kerugian yang akan ditanggung oleh Pemerintah Era Baru nantinya atau mungkin dapat juga dinilai publik bahwa Pemerintah Era Baru tidak cakap mengelola daerah dan mau mengorbankan dunia pendidikan Tanah Datar karena dianggap lalai menuntas suatu masalah.

“Menjadi calon Bupati incumbent jauh lebih menguras energi dan finansial, apalagi jika selama menjabat tidak mampu menyelesaikan “Pekerjaan Rumah” dan tidak mampu menuntaskan janji politiknya sehingga Bupati dianggap tidak terbukti (not proven) memimpin Tanah Datar. Namun dengan sanggupnya Bupati menyelesaikan persoalan sengketa ini, maka akan menjadi prestasi dan menjadi salah satu indikator keberhasilan memuluskan langkah Bupati menuju Pilkada 2024 (jika masih mau ikut), begitu sebaliknya” tutur Kuasa Hukum mengingatkan.

Batusangkar, 29 Juli 2022

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600