Penyampaian visi misi Calonbup Tidak Mesti Dikelola KPU

  • Bagikan
banner 468x60

Tanah Datar, Jurnalminang.com. Salah satu tahapan pilkada yang mesti dilaksanakan dan diikuti oleh pasangan calon bupati/wakil bupati maupun calon gubernur adalah penyampaian visi dan misi calon. Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) seolah olah memiliki hak mutlak dan pemegang otoritas penuh acara tersebut. Kegiatan ini dimasukkan kedalam anggaran Pilkada di masing masing KPU. Sebagai pelaksana alek pilkada KPU mempersiapkan seluruh perlengkapan acara termasuk mencari narasumber yang akan membahas visi dan misi calon. Tapi haruskah pada pilkada serentak th 2020 ini KPU masih bersikukuh seperti itu?

Mencermati hal ini, Nopi Budiman, M.Si yang merupakan Direktur Pusat Kajian Politik ikut berpendapat. “pihak yang paling independen untuk melaksanakan acara bedah visi dan misi ini adalah perguruan tinggi, Ormas dan LSM dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat” urai Nopi. KPU mesti bekerjasama dengan unsur tersebut sehingga ada partisipasi publik. KPU tidak mesti merasa “super power” bahwa mereka saja yang punya otoritas. Bukankah sebaiknya KPU sebagai pemilik anggaran melibatkan pihak ketiga yang bisa dipercaya?

banner 336x280

Sebelumnya ada fakta “aneh” di beberapa daerah lain pernah terjadi ketika penyampaian visi dan misi ini. Keanehan tersebut adalah ketika KPU melibatkan narasumber pembahas visi dan misi tersebut tidak berasal dari daerah yang bersangkutan dan tidak menguasai persoalan daerah. Artinya, persoalan di suatu daerah akan lebih difahami oleh tokoh masyarakat setempat. Mengapa tidak figur publik dari daerah setempat dilibatkan?

Tapi di sisi lain, KPU memiliki hak untuk mengundang siapa figur figur yang dianggap layak dan memiliki kompetensi untuk membahasnya. Sebagai pertimbangan, akademisi di perguruan tinggi di luar daerah tersebut belum tentu menguasai persoalan daerah yang bersangkutan. Namun entah karena faktor apa, mereka diundang. Akibatnya, acara penyampaian visi dan misi hanya sebatas seremonial belaka.

Baca Juga :  Pimpin Deklarasi tolak KLB, Rezka Tegaskan Demokrat Solid dan Tegak Lurus dengan AHY, LANJUTKAN KERJA KERJA POLITIK UNTUK RAKYAT

Di masa covid ini tentu tatacara penyampaian visi dan misi sebaiknya disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan. Apakah nanti penyampaian visi dan misi itu secara daring/online atau masih secara terbuka dalam sebuah forum belum sampai informasinya kepada masyarakat. “Ini perlu disampaikan oleh KPU secara luas karena merekalah yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan seluruh aturan pilkada” tegas Nopi mengakhiri wawancara. (Red/jm).

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan