News  

Pemkab Tanah Datar Coba Sertifikatkan Tanah SMPN 2 Batusangkar, Ahli Waris Menggugat, Ada Proyek Terancam Gagal?

Tanah Datar, Jurnal Minang.com. News&Web TV. Kuasa Hukum Ir. Dewi Indah Djuita, Muhammad Intania, SH melayangkan keberatan kepada Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM melalui media WA setelah mendapatkan laporan dari klien dan mendapati lahan SMPN 2 Batusangkar sedang diukur oleh petugas BPN Tanah Datar yang didampingi oleh 2 orang pegawai Bidang Pertanahan pada Dinas PUPR Tanah Datar tanpa sepersetujuan pemilik lahan dan kuasa hukumnya pada hari Kamis, 02 Juni 2022.

H. Eri Munafri Dt. Majo Indo Nan Karuik yang bertindak selaku pihak keluarga besar Ir. Dewi Indah Djuita bersama anaknya mendatangi SMPN 2 Batusangkar dan menemui para petugas serta menyampaikan penyanggahan agar tindakan pengukuran lahan dihentikan.

“Mereka (petugas BPN) beralasan bahwa mereka mengukur lahan karena ada surat tugas dan Pemda, ada bukti putusan pengadilan, tapi setelah saya tanyakan apakah BPN punya putusan pengadilannya, mereka jawab tidak ada” ujar H. Eri Munafri Dt. Majo Indo Nan Karuik yang akrab dipanggil dengan sapaan Haji Eri.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR menjawab melalui media WA bahwa Permohonan Pemda Tanah Datar melalui Dinas PUPR setelah adanya usulan dari Dikbud ke Dinas PUPR, semua persyaratan sesuai ketentuan sudah terpenuhi sehingga BPN sudah menjadwalkan untuk melakukan pengukuran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, Riswandi saat dihubungi via media WA karena yang bersangkutan sedang diluar kota belum bersedia memberi jawaban.

Di kesempatan lain Kuasa Hukum mencoba mendatangi Kepala Kantor BPN, Drs. Rubito sebanyak 2 kali namun yang bersangkutan tidak bersedia menerima Kuasa Hukum dan diserahkan kepada Kasi Penetapan, Yusrizal, SH.

“Kami menemukan kejanggalan yang sangat signifikan karena klien kami sudah menyurati BPN pada tgl 12 April 2022. Staff resepsionis mencatatkan pada tanggal 28 April 2022 dan baru diterima oleh Kasi Penetapan pada 2 Juni 2022. Masak satu bulan lebih dibiarkan dan baru setelah kami datangi baru direspon. Itupun jika bisa memberikan konfirmasi lengkap. Hal ini tidak bisa kami biarkan karena bisa menjadi preseden buruk bagi publik yang ingin berurusan dengan BPN Tanah Datar” ujar Muhammad Intania, SH yang akrab dipanggil Aan.

Baca Juga :  Walikota Padang Panjang Fadly Amran Peroleh Anugerah Tokoh Amazing 2021

“Surat tembusan kami kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat saja dijawab oleh Ombudsman pada tanggal 26 April 2022. Masak instansi yang ditembusi lebih dulu merespon daripada BPN Tanah Datar sendiri ? Ada apa ini ? Ada banyak lagi kejanggalan yang akan kami ungkap nantinya” lanjut Aan.

“Kami menduga bahwa upaya mensertifikatkan lahan SMPN 2 Batusangkar ini terkait dengan beberapa proyek APBD sekitar 2 milyar lebih. Karena diduga salah satu persyaratan proyek harus berada di atas lahan yang sudah bersertifikat. Karena sekolah ini berada di atas lahan yang sedang bermasalah, maka proyek tersebut bisa terancam gagal dilaksanakan. Kecuali jika ada kesepakatan hukum dengan ahli waris dan kuasa hukumnya. Atau silahkan tempuh jalur panjang melebihi tahun 2022 sehingga proyek tersebut otomatis gagal” tutur Aan.

Kuasa Hukum juga menghubungi Kepala Bidang Pertanahan, Januar Pemri, S.St. Mt, namun belum bersedia memberikan dokumen dan informasi terkait pemberian tugas kepada pegawainya dalam proses pengukuran lahan tersebut.

Haji Eri menyampaikan bahwa pihak keluarga semaksimal mungkin akan mempertahankan hak keluarga. Harusnya jika ada pihak yang menyanggah, maka BPN harus mengundang pihak penyanggah. Kenapa kami tidak diundang? Ada apa dibalik ini? Apa karena ada MOU antara Pemkab Tanah Datar dengan BPN?

“Jadi terbukti sekarang bahwa ada kerjasama antara Pemkab TD dengan BPN. “Kerjasama” dalam hal apa?” lanjut Haji Eri.

Haji Eri menilai sepertinya Pemkab tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan dan akhirnya memang kita akan tempuh jalur hukum.

Berkenaan dengan sikap Bupati yang sebenarnya sudah mengetahui persoalan ini, Haji Eri menyampaikan merasa aneh saja bahwa seorang kepala daerah yang notabene sebagai pengambil keputusan, kok seperti ada pembiaran dalam hal ini.

Baca Juga :  Dinas Sosial dan PPA Tanah Datar Buat Terobosan, 14 Panti Asuhan Akan Dijadikan Pilot Project

“Harusnya jika Bupati memang sudah ada keinginan untuk mengadakan pertemuan dengan kami, Bupati sudah membatasi dulu staffnya agar jangan melangkah terlalu jauh. Kok masih mencoba coba juga. Ada apa ?” ungkap Haji Eri.

Kuasa Hukum juga sudah meminta konfirmasi kepada Bupati Tanah Datar apakah Pemkab Tanah Datar akan memilih jalur hukum atau jalur mediasi. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban pasti dari Eka Putra, SE, MM. (Red.Jm)

Print Friendly, PDF & Email