Opini  

Peluang Investasi di Lingkar Danau Singkarak

Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Jika netizen sudah membaca tulisan saya sebelumnya di channel Jurnal Minang, maka akan mudah untuk melihat benang merahnya dengan tulisan saya sekarang ini. Namun jika belum baca, saya persilahkan untuk membaca dulu agar tidak gagal paham, hehehe.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mempersiapkan Kawasan Danau Singkarak untuk menjadi Geopark Nasional. Menurut Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Kawasan Danau Singkarak akan diproyeksikan menjadi inti dari Geopark Ranah Minang. (https://m.republika.co.id/amp/qv8zob330).

Nah jika dicermati, sebenarnya proyeksi ini menjadi peluang yang tepat bagi segenap anak nagari dan segenap stake holder untuk mengambil peran positif dan berkontribusi aktif mendukung realisasi program tersebut.

Geopark adalah singkatan dari “Geological Park” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai Taman Geologi atau Taman Bumi. Geopark ini tujuan awalnya adalah untuk melindungi warisan geologi yang berada di negara-negara Eropa oleh organisasi non pemerintah bernama EGN (Europe Geopark Networtk) pada tahun 2001. (https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-geopark).

Selain itu Geopark bertujuan untuk mengajak masyarakat setempat (masyarakat tempatan/lokal) turut berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya.

Untuk menjadi anggota GGN UNESCO ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai Geopark Nasional di negaranya dengan memiliki batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan jelas dan memiliki kawasan yang cukup luas untuk pembangunan ekonomi lokal serta minimal ada 3 (tiga) kegiatan yang berlangsung yaitu konservasi, pendidikan, dan geowisata.

Poin yang bisa kita ambil dari keberadaan Geopark ini adalah 1) adanya kawasan, 2) adanya keterlibatan masyarakat tempatan, 3) adanya keterlibatan organisasi dan pemerintah, dan 4) pembangunan ekonomi lokal.

Untuk menuju pencapaian Kawasan Geopark Nasional tersebut, maka tentu ada persiapan yang terencana dan mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat. Khusus untuk daerah Luhak Nan Tuo, keberadaan dan peran “Tungku Tigo Sajarangan” tidak bisa diabaikan dan keberadaan pengusaha / investor turut dibutuhkan karena kondisi keuangan daerah yang “selalu” defisit.

Saya sudah mengamati dalam rentang waktu tahun 2021 ini ada potensi untuk merealisasikan program kawasan Geopark Nasional tersebut. Kenapa? karena persyaratan dasar menuju ke arah itu sudah ada. Ada kawasan yang akan ditetapkan, ada elemen masyarakat “tungku tigo sajarangan”, ada peran organisasi dan pemerintah, serta ada pengusaha / investor yang berminat.

Baca Juga :  Mengenal Arsitektur 'miring' Istano Pagaruyung yang Bersahabat dengan Alam

Sekarang tinggal kemauan bersama dan penyatuan visi misi yang sama antar “stake holder” (tungku tigo sajarangan, pemerintah dan pengusaha). Memang tidak mudah untuk menyatukan visi misi tersebut, karena kalau salah menangani, malah berantakan hasilnya. Namun juga tidak sulit diatasi karena selama ada kemauan dan ditangani oleh “the right man in the right place”, maka InsyaAllah realisasi progresnya bisa kita lihat dari waktu ke waktu.

Kunci utamanya adalah KOMUNIKASI, karena komunikasi akan menghasilkan keterbukaan informasi dan pemahanan menuju kesamaan visi misi serta dapat meminimal kecurigaan yang dapat dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak suka dengan program tersebut dan senantiasa akan menjadi batu sandungan pada setiap kesempatan yang memungkinkan bagi mereka.

Untuk itu proses ini perlu ditangani secara professional dan ditangani oleh orang orang yang tepat. “indak bisa karajo surang doh, indak ka takamehan do,” ujar Wan Labai.

Oleh karena itu, perlu tim yang harus bekerja sama satu sama lain untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut. Ada yang bertugas sebagai “liaison officer” atau semacam penghubung, ada yang bertugas menangani isu-isu sosial dan hukum serta general affair, dll.

Sepanjang pengamatan Tim LBH Pusako di periode 2021 ini, sudah ada beberapa investor yang berminat untuk melakukan investasi di Luhak Nan Tuo khususnya di area kawasan Danau Singkarak. Khususnya di daerah Sumpur sudah ada rencana akan melakukan investasi (yang jika diamati) sudah sinkron untuk mendukung kawasan Geopark tersebut. Namun Tim LBH Pusako sudah melakukan kajian dan membuat pendapat hukum (legal opinion) khusus terhadap rencana investasi di Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan dengan pandangan dari sisi analisa SWOT sebagai berikut:

Strenght (Kekuatan):

  1. Ada lahan yang akan dikelola.
  2. Ada pengusaha / investor yang akan menanamkan investasi.
  3. Ada program pemerintah yang sejalan dengan maksud investor.

Weaknesses (Kelemahan):

  1. Ada masalah hukum yang belum selesai perihal sebagian kecil lahan yang dimiliki Investor. (tidak semua lahan)
  2. Investor tidak punya tim dan diketahui hanya menunjuk 1 (satu) orang kepercayaan selaku owner representative (OR).
  3. Investor belum menunjukkan kepada masyarakat kontribusi yang signifikan seperti alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan sejenisnya. Kalaupun ada, tidak banyak diketahui publik.
  4. Karena tidak ada tim dan hanya dikerjakan oleh 1 orang saja, maka ada kelemahan susulan seperti:
    4.1. Sosok dan sikap serta tindakan Owner Representative belum tentu diterima semua kalangan masyarakat yang menganut konsep “tungku tigo sajarangan, bajanjang naiak, batanggo turun”. Akibatnya merugikan citra investor itu sendiri. Sakali lancuang ka ujian, saumua hiduik urang indak picayo lai.
    4.2. Karena tidak ada tim, khususnya tim humas, maka sosok investor tidak banyak dipahami publik. Ada yang menganggap investornya “bermata sipit” dan bertujuan untuk aneksasi (penyerobotan) lahan warga, dll. Hal ini juga merugikan citra investor itu sendiri.
    4.3. Karena dikerjakan sendiri, publik pun mempertanyakan ketersediaan modal sang investor. “bantuak cayah se mah, lai bana ado pitihnyo?,” ujar Wan Labai.
    4.4. Karena dikerjakan sendiri, publik dan “stake holder” pun mempertanyakan profesionalisme badan hukum perusahaan sang investor.
    4.5. Karena dikerjakan sendiri, maka sisi pendekatan sosial dan seni membina jaringan serta seni membangun komunikasi menjadi terabaikan. Seni pendekatan kepada elemen masyarakat dan kepada pejabat serta kepada pihak lain tentu berbeda. Dan tentu saja hal ini turut merugikan citra sang investor. “Mantang mantang bapitih banyak keceknyo , indak bisa babana sarato maraso hebat surang se do. Bataratik dan tahu jo nan ampek labiah baguno di Luhak Nan Tuo ko,” ujar Wan Labai lagi.
  5. Sosok investor dan unit bisnisnya tidak terpublikasi dengan baik serta rencana investasinya di Sumpur juga tidak terpublikasi dengan baik sehingga terkesan kurang kredibel dimata “stake holder” lainnya.
  6. Investor dan OR tidak melibatkan banyak pihak yang berkompeten, terkesan jalan sendiri, akibatnya tidak mendapat dukungan yang signifikan dari “stake holder” lainnya.
Baca Juga :  Kontradiksi Sikap DPRD Tanah Datar

Opportunities (Peluang):

Adapun peluang-peluang untuk merealisasikan rencana investasi tersebut masih terbuka lebar , karena:

  1. Masalah hukum hanya melibatkan bagian kecil dari lahan yang dimiliki. Jadi jika ingin tetap melaksanakan pembangunan bisnis, maka jangan melakukan pembangunan dilahan yang sedang bermasalah. Artinya, silahkan berinvestasi DI LAHAN yang tidak bermasalah saja.
  2. Rencana investasi sudah sejalan dengan rencana pemerintah provinsi dan rencana strategis pemerintah daerah, khususnya dalam rencana menuju Kawasan Geopark Nasional dan realisasi program-program unggulan pemerintahan Era Baru Tanah Datar.
  3. Turut membantu program unggulan dibidang pariwisata (realisasi Perahu Pesiar) berikut sarana dan prasarana pendukung, dan pemberdayaan masyarakat tempatan, serta membuka lapangan pekerjaan baru, UMKM, pendidikan, dan budaya. “Tantu Pemkab Tanah Datar masyarakat badarai akan manyabuik elok rencana iko asal caro masuaknyo lamak.” menurut pendapat Wan Labai.

Threat (Ancaman):

Ada beberapa ancaman atau kendala yang bakal dihadapi, diantaranya dalam hal:

  1. Jika persoalan hukum tentang sengketa lahan berlarut-larut, maka dapat menghambat kecepatan proses berinvestasi di lahan lain yang tidak bersengketa.
  2. Ekses lainnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada investor dan berujung kepada penolakan publik.
  3. Selain itu akan dapat terjadi penundaan pengurusan perijinan terkait rencana investasi.

Nah dari analisa SWOT di atas, maka Tim LBH Pusako memberikan solusi sbb:

  1. Investor harus menunjukkan keseriusan dalam rencana investasi ini dengan cara menempatkan kantor cabang di Tanah Datar dan mengisinya dengan tim yang kredibel, minimal ada petugas khusus yang mengurus adminitrasi dan perijinan, sebagai general affair / humas yang mengelola komunikasi ke publik dan pejabat tertentu, tim perancang, tim business development dll.
  2. Menunjuk pihak ketiga dalam penangganan masalah hukum.
  3. Melibat arsitek guna membuat maket 3D investasi, membuat disain 3D guna memudahkan proses informasi kepada publik, kepada pejabat, dan bagian dari persyaratan perijinan dan perhitungan anggaran biaya proyek.
  4. Untuk itu investor harus menganggarkan dan mengalokasikan biaya sebagai bagian dari biaya pre opening proyek.
  5. Owner Representative hanya bertugas sebagai penyambung informasi kepada investor dan tidak perlu terjun kelapangan guna untuk menjaga kondusifitas kelancaran bisnis.
  6. Segenap tim melaksanakan tugasnya sesuai job description masing masing dan memberikan laporan secara berkala dalam rapat koordinasi dengan Owner Representative.
  7. Rutin melaksanakan program pencitraan menggunakan dana CSR dan dana publisitas yang sudah dianggarkan.
  8. Menangani masalah hukum dengan bijak menganut konsep “tagang bajelo jelo, kandua badantiang dantiang”.
Baca Juga :  Dibalik Perda RTRW Tanah Datar 2022-2042: Siapa Untung, Siapa "Buntung?"

Nah diharapkan dengan analisa SWOT di atas disertai dengan solusi yang diberikan, maka investasi melibatkan investor akan memberi dapat positif sbb:

  1. Masyarakat tempatan dan sekitarnya terbantu dalam peningkatan ekonomi dan taraf hidup serta peluang memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik.
  2. Investor terbantu karena cita cita untuk berkarya di kampung halaman dapat terwujud.
  3. Pemerintah terbantu karena pendanaan bisa bersinergi dengan investor dengan win win concept dan program perahu pesiar dapat terwujud tanpa membebankan APBD yang terbatas.

Kurang apa lagi, hayo? Kayaknya kurang kemauan dan kurang inisiatif aja untuk bertindak!

Semoga kata mutiara penutup ini dapat memotivasi kita semua untuk bertindak positif. “Orang yang optimis melihat ke cakrawala dan peluang, orang pesimis melihat ke kejauhan dan takut akan masalah.” – William Arthur Ward.

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600