News  

Pejabat Era Baru: Antara Good Governance dan “Takok Takok Manggih”

Sebuah Opini. Oleh: Muhammad Intania, SH. Sekretaris LBH Pusako

Jika publik Tanah Datar baik di kampung halaman maupun di perantauan rutin mengikuti perkembangan pemerintahan di Tanah Datar, maka publik pasti masih ingat adanya pernyataan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE perihal ajakan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Salah satunya disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD dan dalam kesempatan saat ditetapkan sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Provinsi Sumatera Barat pada 19 Juni 2021 lalu (https://hariankoranpadang.com/2021/08/03/bupati-eka-ajak-wujudkan-penyelenggaraan-pemerintahan-good-governance/)

Apakah ajakan tersebut benar-benar telah dilaksanakan di kabupaten Tanah Datar? Penilaiannya bisa disimpulkan sendiri oleh publik pada saat proses hingga pelantikan formasi baru susunan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 17 September 2021 kemaren.

Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000 (sekitar 21 tahun lalu), good governance memiliki pengertian sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan beragam prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Hana Masita dalam tulisannya pada tanggal 18 Maret 2019 di GuruPPKN.com menyebutkan ada 13 Ciri-Ciri Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan, (namun saya mencatatnya sebanyak 9 ciri-ciri) yaitu:

  1. Adanya Partisipasi Masyarakat,
  2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law),
  3. Keterbukaan atau Transparansi dalam Pemerintahan,
  4. Daya Tanggap atau Responsiveness,
  5. Berorientasi pada Konsensus,
  6. Adanya Kesetaraan dan Keadilan dalam Masyarakat,
  7. Pemanfaatan Sumber Daya Yang Efektif dan Efisien,
  8. Akuntabilitas,
  9. Adanya Visi Strategis.

Penulis menekankan topik bahasan kali ini pada poin Keterbukaan atau Transparansi dalam Pemerintahan dan poin Akuntabilitas.

Dari analisa data yang dirilis oleh Kantor BKPSDM Tanah Datar dan dari sumber lain yang layak dipercaya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Baca Juga :  Beberapa Ketua KAN Mulai Suarakan Aspirasi, LBH Pusako Siap Dampingi

Pertama, Tim penentuan susunan baru pejabat eselon III dan IV sudah memakai tools Asesmen dan melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Kaji lai manantang patuik”.

Kedua, Perubahan formasi susunan pejabat eselon III dan IV ini ada yang bersifat mutasi jabatan, rotasi jabatan dan ada indikasi 9 (sembilan) pejabat yang didemosi jabatannya. “Nan di tapi patuik katapi, nan katangah patuik katangah.”

Ketiga, Patut diduga kurangnya unsur transparansi informasi ke pejabat yang diganti. Apakah hasil asesmen pejabat pengganti lebih baik dari pejabat yang diganti? Atau memang sengaja dirahasiakan. “Indak siang bak hari, batarang bak bulan”.

Keempat, Tidak ada  informasi lengkap ke publik bahwa pejabat A  dengan Eselon A menduduki jabatan baru dengan eselon baru. Apakah itu sifatnya mutasi, rotasi, atau demosi, atau mutasi dengan promosi, atau malah mutasi dengan demosi. Sehingga publik bingung apakah pejabat A patut diberi selamat atau malah sebaliknya. “Nan sakapa baunjuak an, nan sapinjik basuruak an.”

Jadi silahkan publik Tanah Datar menyimpulkan sendiri makna good governance itu apakah hanya sebagai lips service atau baso basi saja? Atau memang sudah diimplementasikan dalam Tata Kelola Pemerintahan Era Baru dalam penentuan formasi pejabat eselon III dan IV ini.

Bagi pejabat yang turun jabatan atau turun eselon (mungkin bahasa lainnya “disingkirkan”), tentu harus ada indikator KPI kenapa yang bersangkutan “dihukum” demosi? Apa alasan terukurnya? Apa kode etik yang dilanggar? Atau apa target yang tidak tercapai sehingga patut di demosi? “Jan takok takok buah Manggih atau takok takok uok.”

Jangan-jangan jadi ajang subjektif atau “kanai tunjuak pasa malam” untuk menyingkirkan seseorang. Maka oleh karena itulah perlunya transparansi dan objektivitas kepada pejabat tersebut dan juga kepada publik agar pejabat dan publik tidak berasumsi negatif kepada pemegang keputusan.

Baca Juga :  Koalisi Kerakyatan untuk Tanah Datar Rampung

Sebab suka atau tidak suka, tentu akan berimbas kepada kinerja, loyalitas dan profesionalias pejabat tersebut kedepannya. Apakah hal ini sudah dipikirkan oleh tim SDM dan tim Hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ? Wallahu’alam.

Akankah kejadian yang sama akan berulang pada penentuan formasi pejabat  Eselon II nantinya?  

Yang pasti, untuk pejabat setingkat Kepala Dinas (Kadis) nantinya akan menerima tim baru di dinasnya tanpa bisa memberikan rekomendasi apakah secara personal Kadis yang akan menjabat cocok dengan timnya untuk mencapai visi misi Era Baru. Atau akankah jadi drama baru gonta ganti personil nantinya?  Silahkan publik monitor bersama sama.

Akankah pejabat setingkat Kadis nantinya siap menandatangani semacam Pakta Integritas dan job description untuk jabatan Kadis serta Standar Penilaian Tolak Ukur Prestasi? 

Ibarat akan menjalankan sebuah bus mencapai tujuan Era Baru, kernetnya sudah ditentukan duluan dan sopirnya ditentukan belakangan. Seperti kata pepatah Minang “lapiak lah sudah sanjo, mansiang baru kadiambiak pagi“.

— sekian — 

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600