Opini  

PAD Tanah Datar th 2021 Melebihi Target: Sebuah Prestasi atau “Akal Akalan?”

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Sebuah ungkapan bijak Minangkabau: Diagak mako diagiah, diukua mako dikarek. Usah mangguntiang dalam lipatan. Duduak bakisa, tagak bapaliang. Bapantang dek urang Minang!”

Cukup menarik menyimak isi Pandangan Fraksi pada Sidang Paripurna tanggal 17 Mei 2022 dan Nota Jawaban Bupati Tanah Datar pada Sidang Paripurna DPRD tanggal 19 Mei 2022. Banyak hal yang bisa dikaji dan didalami serta dibagi kepada netizen Luak Nan Tuo baik di kampung halaman maupun di perantauan.

Topik kali ini kita bahas tentang pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaporkan melebihi target. Benarkah hal ini sebuah prestasi yang patut diapresiasi, atau sebuah akal akalan yang mungkin sengaja dirancang lebih rendah dari awal atau di tengah jalan? Kami akan mengkajinya dari perspektif Tim LBH Pusako.

Menjawab tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Nota Jawaban Bupati TD pada tanggal 19 Mei 2022 pada halaman 31 paragraf kedua, disebutkan bahwa target PAD pada Kebijakan Umum (KU) 2021 adalah Rp. 130.569.004.768.- atau sekitar 130,5 milyar. Kemudian pada KU Perubahan 2021 disepakati antara Eksekutif dengan Legislatif menjadi Rp. 113.794.044.985.- atau sekitar 113,7 milyar.

Artinya target PAD 2021 sepakat DITURUNKAN Rp. 16,774,959,783 atau dipangkas sekitar 16,7 milyar. Bahasa lainnya adalah bahwa baik Eksekutif dan Legislatif mungkin PESIMIS memandang proyeksi untuk budget tahun anggaran 2021 sesuai KU 2021 sehingga perlu direvisi melalui KU Perubahan 2021 ketika itu.
Sehingga ketika target PAD 2021 diturunkan ke angka Rp. 113.794.044.985.-, itu sama saja berada DIBAWAH PENCAPAIAN PAD TAHUN 2020 pada angka 122,247,542,343.03.
Artinya, target PAD pada KU Perubahan 2021 berada sebanyak Rp. 8,453,497,358,- DIBAWAH PENCAPAIAN PAD 2020. Aneh dan luar biasa kan? hehehe.
Jadi jelas, pencapaian yang dimaksud itu BUKAN SEBUAH PRESTASI dibanding tahun 2020 sehingga TIDAK PERLU DIAPRESIASI.

Justru terasa memalukan di mata publik yang cerdas dan mau membaca kalau ada sebuah fraksi menganggap pencapaian tersebut adalah sebuah prestasi.
Rakyaik lah banyak nan cadiak kini. Dimano mano organisasi itu pasang target DIATEH REALISASI / pencapaian tahun sabalumnyo. Eh, di Tanah Datar malah diturunkan. Manandokan stake holder Tanah Datar PESIMIS memandang kondisi 2021” ujar Wan Labai manggaritih sambil menghisap rokoknya.

Baca Juga :  Meneropong AKD di DPRD Tanah Datar: Demokrat dan Gerindra Sudah Pacah Kongsi?

Awalnya sih optimis pasang target di angka 130 an milyar, eh di KU Perubahan diturunkan drastis ke angka 113 an milyar. Ada apa ini antara Pemerintah Era Baru dengan DPRD Tanah Datar?
“mungkin lobi Pemkab nan jitu atau anggota dewan nan indak paham samo hitung hitungan budget atau lupo jo realisasi PAD tahun sabalumnyo? Antahlah!

Itulah gunanya bahwa kinerja Eksekutif dan Legislatif itu harus dimonitor oleh publik. Biarkan publik semakin cerdas dan semakin peduli dengan sepak terjang Eksekutif dan Legislatif. Akan tahu nanti mana pejabat yang berkualitas, mana anggota dewan yang berbobot dan mana partai yang layak untuk dipercaya pada tahun 2024 nanti.
Memonitor kinerja dan output kerja pejabat publik itu sebenarnya adalah usaha intelektual untuk menunjukkan kepedulian publik kepada pejabat publik agar para pejabatnya bekerja sesuai SOP yang berlaku. Publik tidak boleh pesimis dan sinis kepada pejabat publik, karena mereka sebenarnya sedang menjalankan amanah publik.

Publik perlu mengetahui bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu terdiri dari: 1) Pendapatan PAJAK Daerah, 2) Pendapatan RETRIBUSI Daerah 3) Pendapatan HASIL PENGELOLAAN DAERAH yang Dipisahkan, dan 4) Pendapatan LAIN LAIN PAD Yang Sah. Masing masing pos tersebut ada rincian sub sub posnya seperti Pos Pajak ada sub pos Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dll.
Jika Komisi DPRD yang menanggani PAD ini jeli dan cerdas (kami tidak mengatakan tidak cerdas lho, hehehe), maka anggota Komisi terkait harus bisa mendalami sub pos sub pos mana yang mengalami perubahan di banding kondisi tahun sebelumnya. Adakah sub pos yang hilang atau bertambah? Dll.
Jadi jangan sekedar angguak angguak Jo geleng geleng sajo samo jawaban yang disampaikan Eksekutif. Antah lai jaleh substansi yang disampaikan, antah indak” ujar Sutan Kupeh.

Baca Juga :  Kontroversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah (Bag II)

Sekarang coba perhatikan jawaban Bupati atas tanggapan Fraksi Partai Nasdem (pada poin 2 halaman 35 dan 36). Realisasi Pajak Restoran tercapai 126,35 %, atau 26,35% diatas target. Realisasi Pajak Reklame tercapai 150,01%, atau 50,01% diatas target. Realisasi Retribusi Parkir lebih luar biasa lagi, tercapai 214,79%, atau 114,79% diatas target. Hehehe ini baru keren.

Nah, coba bandingkan dengan target PAD 2020 dan realisasi PAD 2020, apakah sub pos Pajak Restoran dan sub pos Pajak Reklame serta sub pos Retribusi Parkir sudah di atas target atau malah diturunkan drastis dan realisasinya jadi terkesan luar biasa? Oleh karena itu, peran jeli anggota Komisi terkait dipertaruhkan dalam menjalankan tugas kekomisiannya.
Jangan sampai publik menilai indak ka dibaco gai do laporan keuangan tu, yang penting Asal Bapak Senang se lah. Kok taka itu jadi mirip dikicuah di nan tarang ko mah” cerocos Etek Ciek Piah yang dari tadi ternyata turut menyimak diskusi ini.

Logika umum saja, jika memang segitu banyak realisasi PAD dari pos Pajak dan Retribusi yang melebihi target, kenapa tidak berbanding lurus dengan serapan di lapangan? Bukankah dengan adanya laporan dari OPD terkait bahwa salah satu sumber PAD telah mencapai / melebihi target, bisa menjadi sebuah kebijakan politis Kepala Daerah untuk melakukan perubahan strategi kebijakan publik? Atau kelebihan target ini baru diketahui di penghujung tahun 2021 saja? Sehingga tidak cukup waktu bagi Kepala Daerah untuk mengambil kebijakan strategis? Wallahualam.
Kalau memang pos Pajak dan pos Retribusi mendulang prestasi, sudah selayaknya Pemerintah Era Baru memberikan penghargaan (reward) kepada personil lapangan yang berprestasi tersebut. Tapi selama kurun waktu awal tahun 2022 hingga saat ini belum terdengar Pemerintah Era Baru memberikan penghargaan kepada personilnya.
Nah dari uraian diatas, maka Tim LBH Pusako perlu menyampaikan masukkan / saran kepada stakeholder terkait sebagai berikut:

  1. KUALITAS output dan outcome pejabat eksekutif dan pejabat legislatif harus ditingkatkan nilainya dengan cara menjalankan prosedur TIDAK SEKEDAR RUTINITAS belaka saja. Melainkan bobotnya harus ditambah.
  2. Berikan waktu yang cukup bagi Eksekutif untuk menjawab pertanyaan dari Legislatif. Menyediakan waktu 2 (dua) hari untuk Nota Jawaban Bupati adalah kurang bijak karena begitu banyaknya pertanyaan legislatif yang semestinya harus dijawab berbasis data. Sehingga tidak salah kalau jawaban Bupati (tim eksekutif) saat ini terkesan tidak rinci dan apa adanya saja.
  3. Anggota Komisi terkait harus bisa mendalami setiap persoalan dan mengalinya dengan rinci. Dengan demikian, Komisi akan bisa mengeluarkan pandangan yang berbobot dan solusi yang tepat. Bukan sekedar lips service saja. Pura pura berkeluh kesah dihadapan publik seolah olah udah bekerja maksimal, padahal aktualnya tidak demikian, hehehe.
  4. Baik lembaga eksekutif maupun legislatif harus lebih paripurna melayani publik khususnya dalam menyediakan informasi publik. Buang pandangan biar publik yang minta dulu baru dikasih. Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP mengharus lembaga publik menyediakan informasi secara berkala, secara sertamerta, atau disediakan setiap saat (Pasal 09, 10 dan 11).
    “Cukuik disiko dulu diskusi kito. Tolong Sutan Kupeh bayarkan kopi ambo yo” ujar Wan Labai seraya beranjak meninggalkan kedai virtual Palanta Pusako.
Baca Juga :  Memperkuat Identitas Cadiak Pandai di Minangkabau

Kesimpulan, sedikit saja, ya sedikit saja, angan lanteh, paham tatumbuak, taserak bareh di nan rami.

Print Friendly, PDF & Email