Opini  

Menyikapi Potensi Kehilangan Wilayah Administrasi Tanah Datar di Nagari Simawang

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

jalan dialiah urang baladang, cupak dituka urang manggaleh,” begitu pepatah adat Minangkabau mengatakan. Akankah kita alami di Tanah Datar? Khususnya di beberapa wilayah yang perbatasannya masih “kontroversi?”

Polemik bakal kehilangan wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar di Nagari Simawang sekitar 337 HA atau setara 3.370.000 meter persegi semakin mencuat akhir akhir ini dan bahkan sudah menjadi atensi oleh Anggota DPRD Tanah Datar dan publik Luak Nan Tuo.

Potensi kehilangan wilayah tersebut baru diketahui publik setelah tersebarnya photo halaman pertama Surat Bupati Tanah Datar Nomor 130/2024/PEM-2021 tertanggal 22 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI perihal Tindak Lanjut Klarifikasi / Peninjauan Kembali Penegasan Batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok.

Isi surat tertanggal 22 Oktober 2021 tersebut secara garis besar dapat dimaknai bahwa Pemkab Tanah Datar menyadari adanya kekeliruan (atau kecerobohan?) setelah menandatangani Draft Permendagri dan Draft Peta Batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok pada tanggal 01 Oktober 2021 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang merasa sangat dirugikan karena wilayah administrasi Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar seluas lebih kurang 337 HA tidak tertuang dalam draft Peta dan draft Permendagri batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok yang berada antara Nagari Simawang (dalam wilayah Kecamatan Rambatan, Kab. Tanah Datar) dan Nagari Bukik Kanduang (dalam wilayah Kecamatan X Koto Diatas, Kab. Solok).

Beberapa upaya “menetralisir” keadaan terpantau sempat dilakukan Pemkab Tanah Datar dengan cara mengunjungi ke lokasi tapal batas dan bertemu dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat Nagari Simawang dan mengunjungi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI guna melakukan koordinasi dan konsultasi pada tanggal 19 Oktober 2021.

Pada periode awal tahun 2022, Tim LBH Pusako sempat mempertanyakan perkembangan isu tapal batas ini kepada anggota DPRD Tanah Datar yang menyatakan bahwa mereka sedang menunggu Persetujuan Substansi (Persub) dari Kemendagri untuk dapat dibahas lebih lanjut.

Terlepas apakah Persub dari Kemendagri tersebut sudah diterima atau belum oleh Pemkab Tanah Datar dan DPRD Tanah Datar, pada tanggal 10 Juni 2022, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar mengundang 12 orang pejabat berikut Ketua KAN, Ketua BPRN dan Ninik Mamak Ampek Jinih dari Nagari Simawang dan Nagari Tanjung Bonai untuk melakukan rapat penjelasan tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintah yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 – 2042 (RTRW untuk 20 tahun kedepan) pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 di Gedung Indojolito.

Baca Juga :  In Memoriam Prof.Dr.H.Masnal Zajuli, MA

Ba a lo ko? Bateh nagari se alun clear lai, alah dibahas pulo tentang rencana RTRW 2022-2042. Apo ka mengenyampingkan isu tapal batas demi meng-golkan ranperda menjadi perda?” ujar Wan Labai tak habis pikir.

Bilamana Ranperda RTRW 2022-2042 ini ditindaklanjuti, artinya adalah bahwa ada upaya untuk menggantikan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031 yang ditandatangani Bupati M. Shadiq Pasadigoe pada tanggal 31 Mei 2012.

Diperkirakan upaya mengganti Perda RTRW 2011-2031 yang belum habis masanya itu (sisa sekitar 9 tahun lagi) adalah agar sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan pelaksanaan program unggulan Pemerintah Era Baru khususnya di bidang industri seperti rencana pembuatan pabrik karet, pabrik tomat dan tidak tertutup kemungkinan untuk melegalkan usaha usaha pertambangan, dll.

Agaknya sampai disini segenap stakeholder terkait harus hati hati dalam menyikapi upaya mempercepat pengesahan Ranperda RTRW 2022-2042 bila hal itu mengenyampingkan penyelesaian tapal batas.

Agar punya kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, tentu persoalan tapal batas harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas Ranperda RTRW 2022-2042. Kenapa? Karena tapal batas merupakan satu kesatuan krusial yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan RTRW. Jadi kalau dikesampingkan penyelesaian tapal batas, maka dikhawatirkan produk hukum Perda RTRW 2022-2042 yang akan disahkan nanti ada “kelemahannya” yang sangat substansial.

Jika dipaksakan mengesahkan Perda RTRW 2022-2042 didahulukan tanpa kejelasan tentang tapal batas, artinya Perda RTRW 2022-2042 itu akan berisi sejumlah “catatan” yang akan menjadi beban moril bagi Fraksi Fraksi dan anggota DPRD yang mengesahkan kepada segenap publik Tanah Datar.

Dikhawatirkan agenda mempercepat pengesahan Ranperda RTRW 2022-2042 menjadi Perda RTRW 2022-2042 yang mengenyampingkan penegasan tapal batas, akan berdampak buruk terhadap reputasi anggota DPRD dan partainya pada Pileg dan Pilkada Serentak Tahun 2024 nanti, termasuk akan berdampak negatif kepada reputasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan DPRD.

Baca Juga :  Dibalik Perda RTRW Tanah Datar 2022-2042: Siapa Untung, Siapa "Buntung?"

Adrijinil Simabura, SH Dt. Rangkayo Mulia, salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem yang berasal dari Dapil Tanah Datar 2, memberi dukungan dalam kapasitas pribadi dalam menyikapi polemik tapal batas ini.

Pandangan lebih cerdas dan lebih relevan disampaikan oleh Wali Nagari Simawang, Firman Malin Panduko selepas menghadiri undangan Sekda tanggal 11 Juni 2022 tersebut dengan memberi pandangan bahwa Tanah Datar harus membuat Penguatan Hak Masyarakat dan Nagari.

Selain itu Firman Malin Panduko menyampaikan bahwa kesimpulan rapat tertanggal 11 Juni 2022 tersebut diantaranya adalah menunggu Kemendagri turun ke lapangan (ke Nagari Simawang), juga akan ditempuh upaya membangun jalan lingkar di batas nagari.

Wali Nagari Simawang juga menyampaikan bahwa sudah berdiskusi dengan Bupati Tanah Datar atas rencana masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk mensertifikatkan tanah / lahan masing masing sebagai bentuk pengakuan hak atas tanah masyarakat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tanah Datar (bukan oleh BPN Kabupaten Solok).

Menutup tulisan ini, Tim LBH Pusako turut memberikan pandangan berupa kesimpulan dan saran (agar netizen yang “baperan” dan yang kurang cerdas tidak menuding kami “mancikaroi sajo karajonyo”, namun jangan pula menganggap kami sok pinter dan sok menggurui, hehehe).

Berikut kesimpulan dan saran kami:

  1. Isu tapal batas yang berpotensi merugikan Kabupaten Tanah Datar kehilangan wilayah administrasi sekitar 337 HA harus ditangani dengan serius dan professional serta jelas estimasi penyelesaiannya karena isu ini menyangkut harkat / harga diri Kabupaten Tanah Datar dibawah Pemeritahan Era Baru.
  2. Perlu pendekatan lobi dan diplomasi berkelanjutan dengan pejabat Pemkab Solok untuk duduk bersama melakukan revisi atas Draft Permendagri dan Draft Peta Tapal Batas.
  3. Setiap stakeholder terkait harus memainkan peran sesuai kapasitas masing masing dan bersinergi satu sama lain, khususnya peran anggota DPRD Dapil Tanah Datar 2 yang berasal dari Nagari Simawang / Kecamatan Rambatan agar lebih proaktif bekerja mencapai tujuan mengembalikan 337 HA lahan kembali dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar.
  4. Dikarenakan dugaan kelalaian / kecerobohan pejabat Pemkab Tanah Datar atau stakeholder lainnya, maka sudah sepantasnya memberikan kompensasi kepada masyarakat Nagari Simawang untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat tanah masyarakat karena Pemkab Tanah Datar sudah ada MOU dengan BPN Kabupaten Tanah Datar.
  5. Disarankan kepada Pemerintah Era Baru untuk lebih teliti dan lebih bijak sebelum mengambil keputusan. Pelajarilah arsip terdahulu dan dokumen terkait serta sejarahnya. Tidak ada salahnya bertanya ke pemimpin terdahulu sebelum mengambil keputusan strategis.
  6. Disarankan juga untuk mengevaluasi apakah ada benang merah gonta ganti formasi ASN yang berdampak kompetensi orang baru yang dilantik belum menguasai medan kerja yang baru sehingga berakibat salah / keliru memberikan masukan kepada pimpinan sehingga akhirnya pimpinan juga salah memberi kebijakan.
Baca Juga :  Tinjauan Pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Tanah Datar

Kami ingin mengajak pihak lain untuk turut memberikan sumbangan tenaga dan pikiran berupa kajian dan karya jurnalistik kepada Pemerintah dan publik Tanah Datar. Semakin banyak sumbangsih pemikiran, maka akan semakin banyak opsi opsi yang bisa dipilih oleh Pimpinan Daerah untuk kemajuan Tanah Datar.

Jangan hanya bisa “angkek angkek talua” agar dapat simpati dan “Asal Boss Senang” serta takut berpendapat karena takut dimarahi atasan atau merasa takut “melangkahi” atasan.

“Alun mulai se lai alah banyak takuiknyo. Bilo lo lai nagari kito ka serius menegakkan kebebasan berdemokrasi yang bertanggung jawab. Berbuat lah dulu sesuai kompetensi masing masing, … dan lihat hasilnya. Iko alun parang lai, alah babaliak pulang” ujar Wan Labai menutup celotehnya.

Masih banyak arsip, manuskrip, peta lama, serta kesepakatan terdahulu yang bisa dipedomani. Batas wilayah itu sudah digariskan secara Arif dan bijaksana oleh tetua kita semenjak dahulu. Hanya kita yang tidak mau belajar. “Kok sasek di tangah jalan, babaliak ka Pangka jalan.”

Kita tidak ingin nanti melihat ada spanduk protes maupun demonstrasi masyarakat yang dirugikan yang bertuliskan “JANGAN AMBIL TANAH KAMI.”

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600