Opini  

Mengurai “Benang Kusut” Bajak Gratis: Sebuah Analisa Kasus

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Kini, sudah mulai bermunculan persepsi dari masyarakat, antah iyo kadapek bajak gratis awak antah indak. Indak dibantu bana, sawah kadibajak juo. Lah ampia pulang Pulo padi sakali lai, nan bajak gratis alun juo tibo dek awak lai.

Program Bajak Gratis Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah dilaunching pada tanggal 2 Februari 2022. Bagaimana perkembangannya setelah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan ini? Mari simak ulasan kami sampai selesai.

Apo carito kini Wan? Tumben sarapan pagi ko agak badagok mah” ujar Etek Ciek Piah sambil meletakkan sepiring Katupek Pitalah dan segelas Teh Telur Gulo Anau di hadapan Wan Labai.

Eeh cimeeh Etek mah, ambo kapatang dapek rasaki bakunjuang ka Sungai Tarab, kini ko tantu sarapan lamak stek lu, hehehe. Ambo caritokan lah hasil kunjungan dewan, eh hasil kunjungan ambo ko sabanta lai” timpal Wan Labai sambil mengaduk Teh Telur Gulo Anaunya.

Ulasan kali ini berawal dari kunjungan random kami untuk mengetahui perkembangan Bajak Gratis pasca 3 (tiga) bulan launching. Ulasan kali ini tidak bisa digeneralisir, tapi setidaknya menjadi bahan pertimbangan publik dan stake holder terkait pernyataan terdahulu bahwa program Bajak Gratis ini perlu dievaluasi dari waktu ke waktu.

Kami berdiskusi di hamparan persawahan Sawah Tangah, Sungai Leman, Jorong Sei. Tarab, Nagari dan Kecamatan Sungai Tarab dengan seorang petani penggarap bernama Delependi.

Delependi sudah mengajukan permohonan bajak gratis sekitar seminggu sebelum Lebaran th 2022 (minggu terakhir April 2022) dan dijanjikan oleh petugas untuk dikabari kembali dan lokasi sawah akan disurvey selepas Lebaran.

Sebelumnya Delependi sudah memenuhi persyaratan administrasi dengan mengisi formulir, mencari Ketua Kelompok Tani dan Kepala Jorong di tempat yang berbeda untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel mereka, kemudian mengantar formulir lengkap tersebut ke petugas.

Namun hingga kunjungan kami pada hari Rabu, 25 Mei 2022 (sekitar 1 bulan berjalan) tidak ada kabar dan kunjungan ke lokasi dari Manajer Alsintan Kec. Sungai Tarab sehingga petani penggarap tersebut MEMUTUSKAN UNTUK MEMBAJAK SAWAH GARAPAN SENDIRI dengan biaya sekitar Rp. 400.000.- untuk beberapa tumpak sawah garapannya.

Tantu la iyo, kok indak dikakok sawah tu, berang induak samang, bisa diambiak baliak sawah tu dan diagiahkan ka penggarap lain mah. Disangko induak samang indak beres karajo si penggarap nan kini ko” cerocos Sutan Kupeh yang ternyata dari tadi asyik menyimak pembicaraan.

Kami pun menghubungi Erman Parik, Ketua Kelompok Tani Hidayah tempat Delependi bernaung. Erman Parik menyatakan bahwa benar Delpendi mengajukan permohonan bajak gratis sebelum Lebaran 2022 namun belum juga disurvey oleh petugas.

Baca Juga :  Pesta Demokrasi 2024: "Gali Gali Sanang" dan Perlunya Mengukur Diri

Pada kesempatan lain kami hubungi Manajer Alsintan Kec. Sei Tarab pada tanggal 26 Mei 2022 yang menyatakan melalui WA bahwa petani penggarap belum menghubungi dan belum menyuruh Manajer Alsintan untuk datang ke sawah (survey) untuk menindaklanjuti sawahnya apakah sudah ada air atau belum.

Main tunggu tungguan nampaknyo mah, kan alah ado formulir pemohon di kantor Manajer Alsintan. Tugas manajer la untuk menindaklanjuti. Ibo awak kalau petani penggarap lo nan ka batanyo tanyo taruih” sela Etek Ciek Piah sok mengerti persoalan ini.

Delpendi menyampaikan daripada lama menunggu realisasi bajak gratis di sawah garapannya, lebih baik sawah tersebut digarap sendiri seperti biasa karena harus mengejar musim tanam dan mempertimbangkan iklim yang mendukung serta menghindari anggapan bahwa penggarap menelantarkan sawah orang hanya karena menunggu bajak gratis. Bisa bisa diambil kembali sawah garapannya oleh si pemilik sawah.

Menurut Delependi bahwa keberadaan bajak gratis ini tidak membantu sama sekali, sebab jika membantu tentu setidaknya seminggu selepas Lebaran si petani penggarap sudah dihubungi dan dikunjungi Manajer Alsintan.

Anggota DPRD Benny Apero A.Md dari Partai Hanura yang turut mendampingi kami di lokasi juga turut memberikan pandangan bahwa pada prinsipnya sebagai anggota DPRD mendukung program pemerintahan ini karena mayoritas masyarakat Tanah Datar ini adalah petani, diharapkan program ini menjadi harapan baru bagi petani dan optimis petani akan terbantu nantinya. Namun dari fakta fakta di lapangan dan pembahasan kami di DPRD, kami menjadi pesimis karena ditemukan masalah di beberapa titik tertentu pada beberapa kelompok tani.

Sebab lainnya karena memang melihat kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan, kecuali dengan catatan jika pemerintah bisa berkoordinasi dengan baik. Maksudnya agar disampaikan program (Bajak Gratis) ini bisa dilaksanakan namun persentasenya berkurang dan harap para petani lain menjadi maklum. Contoh, untuk di Sungai Tarab akan dialokasikan sekian persen sehingga petani lainnya menjadi maklum. Daripada dilakukan “icak icak” gembar gembor sementara di Kelompok Tani Hidayah ini hanya ada 1 (satu) orang petani penggarap yang dapat (itu pun tidak jadi direalisasikan). Inilah yang harus dijelaskan oleh Pemerintah Daerah.

Oalaaa, bantuak bapasoan program bajak gratis iko mah, prematur kecek Bu Bidan. Pantaslah seremoni launching yang dikajakan dulu, samantaro perangkat tim, peralatan, sosialisasi intensif dll baru menyusul kemudian” ujar Sutan Kupeh sambil minum kopi steng nya yang nyaris habis.

Dari website bajak-gratis.tanahdatar.go.id per 28 Mei 2022 didapatkan data sebagai berikut:

  1. Jumlah Manajer Alsintan 14 orang
  2. Total luas lahan yang diverifikasi / sedang atau telah digarap sebanyak 101,01 HA.
  3. Total pemohon 395 orang
  4. Pencapaian 2,40 %
Baca Juga :  Pentingnya Informasi Evaluasi Program Pendidikan

Artinya jika kita menganalisa secara prorata, bahwa para manajer alsintan rata rata menangani proses bajak gratis ini 7 HA per orang dan rata rata menangani 28 pemohon petani penggarap hingga akhir Mei 2022. Atau rata rata menangani 9 orang pemohon per bulan dengan rata rata luas lahan 2.557 meter persegi per pemohon.

Nah, menutup tulisan kali ini, maka kami memberikan kesimpulan dan saran agar netizen makin cerdas dan tidak menganggap kami kerjanya “mancikaroi” sajo, heehehe. Ada saatnya kami kerja membuat kajian, memberikan pandangan, kritik dan saran demi untuk kebaikan Tanah Datar. Berkontribusi untuk Tanah Datar tidak harus jadi ASN dan jadi Anggota DPRD saja. Hakekatnya seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi melalui profesinya masing masing.

Kesimpulan dan saran kami sebagai berikut:

  1. Dari persyaratan yang ditetapkan bahwa yang berhak mendapatkan fasilitas Bajak Gratis ini adalah Petani Penggarap yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tahu kan kategori masyarakat yang masuk DTKS? Dan petani tersebut harus pula tergabung dalam Kelompok Tani yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

Artinya hanya Petani Penggarap yang jadi anggota Kelompok Tani, dan Kelompok Tani harus terdaftar dalam Simluhtan , ditambah Petani Penggarap tersebut juga harus terdaftar dalam kategori masyarakat yang masuk DTKS saja yang BERHAK menikmati fasilitas Bajak Gratis.

Bahasa lainnya, TIDAK SEMUA PETANI berhak mendapatkan program Bajak Gratis.

Oleh karena itu, tidak tepat program persebut bernama PROGRAM BAJAK GRATIS UNTUK PETANI, lebih tepat sebutannya adalah PROGRAM BAJAK GRATIS UNTUK PETANI TERTENTU yang masuk kategori DTKS dan SIMLUHTAN.

2. Pemerintah Era Baru melalui Dinas Pertanian harus senantiasa melakukan evaluasi per 3 bulan (Evaluasi Triwulan) untuk memonitor pencapaian dan mengkoreksi persoalan yang muncul di lapangan.

Dalam evaluasi itu Dinas Pertanian juga bisa menilai kinerja para Manajer Alsintan. Beri dong target kepada para manajer dan beri penghargaan (reward) pada para manajer yang berprestasi. Dengan demikian, akan membuat mereka bersemangat dalam bekerja. Ada indikator penilaiannya, sehingga terhindar dari kesan nepotisme dan kesan subjektif.

3. Karena persyaratan administrasi utamanya harus terdaftar di DTKS dan SIMLUHTAN, maka Pemkab Tanah Datar harus memberikan data kepada setiap Kelompok Tani tentang siapa siapa saja anggota kelompok taninya yang berhak secara administrasi.

Kan bisa bikin malu para anggota jika permohonannya ditolak. Sudah lah habis waktu mengurus kesana kemari cari Ketua Kelompok, cari Kepala Jorong, trus diantar ke Kantor BPP, bukankah lebih baik dikasih dulu nama nama yang berhak ke kelompok masing masing.

Baca Juga :  Antara Studi Tiru, Jalan Jalan, Lobi politik, Mana yang Benar?

Iyo lai berpihak Pemerintah Era Baru ko ka petani?. Cukuik banyak prosedurnyo, lai bisa dipermudah ndak?” cerocos Etek Ciek Piah.

Jadi dengan diketahui data petani penggarap yang berhak, maka Pemerintah dapat melakukan pemetaan di kecamatan mana saja sebaran petani penggarap yang berhak, di kelompok tani mana yang banyak petani penggarap yang lolos administrasi. Sehingga distribusi alsintan akan bisa tepat sasaran.

Ini yang dinamakan proses mengambil kebijakan berbasis data. Tidak sekedar kirim alsintan dan keperluan lain secara bagi rata saja, sebab kebutuhan di lapangan berbeda beda.

4. Karena Bajak Gratis hanya untuk petani tertentu, agaknya Pemerintah Era Baru perlu meninjau ulang total luas lahan yang diolah Petani Penggarap. Apa betul luasnya 2.400 HA di Tanah Datar? Atau luas 2.400 HA adalah luas lahan sawah petani keseluruhan? Sebab jika indikatornya salah, maka salah juga kesimpulannya nanti.

Asumsi umum adalah, 2.400 HA lahan tersedia itu adalah untuk program Bajak Gratis. Berarti 2.400 HA itu lahan tersedia untuk Petani Penggarap sesuai kriteria dalam DTKS dan SIMLUHTAN.

Kalau yakin 2,400 luas lahan untuk progul Bajak Gratis, maka pencapaian 2.40 % setelah berjalan 3 bulan ini sungguh sangat menyedihkan. Apa karena petani penggarap tidak minat? Apa karena sosialisasi yang kurang? Apa karena prosedurnya yang ribet? Maka perlu dianalisa / disurvey oleh para stakeholder terkait.

Kalau program Bajak Gratis ini diibaratkan pada program launching kendaraan baru milik swasta, maka pencapaian 2.40% ini bisa dianggap GAGAL. Lebih baik program ini tidak diteruskan dan di switch ke program lain seperti program Pupuk Subsidi.

Cukup itu dulu pandangan, kesimpulan dan saran dari kami. Semoga Petani Umum semakin tercerahkan, dan semoga Petani Penggarap yang terdata dalam gabungan DTKS dan SIMLUHTAN dapat memaklumi dan bersabar hendaknya, serta semoga publik Tanah Datar baik di kampung maupun di perantauan semakin peduli dengan dinamika politik di Luak Nan Tuo..

Dan Wan Labai pun beranjak meninggalkan kedai virtual Palanta Pusako sambil mentraktir kopi stengnya si Sutan Kupeh. (*)

Print Friendly, PDF & Email