Menakar Peluang Rony Mulyadi Dt.Bungsu, SE ke DPRD Provinsi Sumbar

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Diukua mako dikarek, diagak mako diagiah.” Begitu pepatah Minang memberikan nasehat kepada seseorang yang akan berbuat atau melakukan sesuatu. Apa artinya? Dalam bahasa kekinian dapat kita artikan evaluasi diri, menimbang nimbang, merenung dan memikirkan matang matang sebelum melakukan tindakan.

Jelang pileg th 2024 nanti, satu per satu calon legislatif mulai mendaftarkan diri ke partai pilihan mereka masing masing, baik untuk maju ke tingkat kabupaten maupun tingkat di atasnya seperti provinsi dan pusat.

Kali ini kita bahas calon legislatif (caleg) yang punya ambisi / syahwat politik untuk duduk di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan pertimbangan karena jumlah calegnya tidak sebanyak caleg tingkat kabupaten.

Sejauh ini yang diketahui mendaftar ke tingkat provinsi dari kabupaten Tanah Datar adalah H. Rony Mulyadi, SE. Dt. Bungsu (selanjutnya disebut Rony Mulyadi) yang telah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif Provinsi Sumbar periode 2024-2029 melalui partai Gerindra pada tanggal 20 September 2022.

Untuk itu kami jadi tergelitik untuk mengulas potensi Rony Mulyadi ini dari perspektif kami untuk menambah wawasan netizen Luhak Nan Tuo ini sekaligus sebagai peran serta kami memberikan kontribusi pemikiran bagi Tanah Datar.

Tulisan ini akan dibuat berseri karena ada banyak informasi yang bisa kami sampaikan kepada publik. Silahkan simak ulasan kami sampai selesai.

Kami akan kaji figur Rony Mulyadi melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dengan mengakomodir banyak pandangan dari beragam sumber, data dan fakta lainnya.

STRENGTHS (Kekuatan kekuatan) Rony Mulyadi diantaranya adalah saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar dan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Tanah Datar. Dari posisinya sebagai Ketua Partai, tentu mesin mesin partainya sampai ke tingkat ranting harus mendukung kebijakan partai untuk mengantarkan Rony Mulyadi ke kursi DPRD Provinsi nantinya. Patut dicermati bahwa hal ini patut diduga termasuk salah satu strategi partai dan kelebihan Rony Mulyadi untuk membantu dirinya mencapai ambisinya.

Selain itu kami melihat bahwa Rony Mulyadi didukung oleh kecukupan finansial (setidaknya begitu informasi yang didengar dan dimaknai publik) tapi entah iya, entah tidak, wallahualam. Kos politik itu relatif. Dia juga memiliki lobi diri dan keluarganya ke jajaran pengurus partai yang lebih tinggi.

Pertama kali Rony Mulyadi terjun ke dunia legislatif pada tahun 2019 melalui Partai Gerindra dari Dapil 3 (tiga), dimana langsung bisa duduk dan langsung ditunjuk menjadi Ketua DPRD Tanah Datar atas rekomendasi Partainya. Walau diketahui ada sedikit polemik untuk mendudukan Rony Mulyadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024. Kita anggap saja itu dinamika politik meskipun ada meninggalkan luka bagi pihak tertentu.

Baca Juga :  Tujuh Unsur Penunjang Museum Istano Basa Pagaruyung

Sesuatu yang luar biasa dimana seorang pendatang baru di kancah politik Tanah Datar bisa ditunjuk oleh Partainya sebagai Ketua DPRD Tanah Datar, padahal dari sisi kepartaian sudah ada Anggota Dewan kader Partai Gerindra yang lebih senior membesarkan partai dan sudah lebih dulu mengecap asam garam dunia legislatif. Lantas, kenapa dipercayakan kepada seorang pendatang baru? Agaknya publik Tanah Datar bisa menyimpulkan sendiri. Dan itulah uniknya Partai Gerindra.

Kita perlu kilas balik ke hasil Pileg Tanah Datar tahun 2019 lalu dimana Partai Gerindra meraih perolehan kursi terbanyak. Pimpinan DPRD definitif berasal dari partai politik yang memperoleh urutan kursi terbanyak pertama, kedua dan ketiga di DPRD. Dengan demikian sesuai surat KPUD Tanah Datar perihal Pemenuhan Data Perolehan Kursi dan Suara Terbanyak Pemilu 2019 lalu, pertama Gerindra, kedua PKS dan ketiga Golkar.

Tanggal 19 September 2019 telah dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan Definitif DPRD Masa Jabatan 2019-2024 dengan susunan Pimpinan DPRD adalah JONNEDI (Gerindra) sebagai Ketua dan ANTON YONDRA (Golkar) sebagai Wakil Ketua.

Hanya selang beberapa hari, diterima surat DPP Gerindra yang isinya MENCABUT Surat Keputusan DPP tertanggal 31 Agustus 2019 tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra Tanah Datar masa jabatan 2019-2024, sehingga Jonnedi (yang merupakan kader senior Partai Gerindra Tanah Datar) digantikan oleh Rony Mulyadi (pendatang baru).

Nah sampai disini publik yang cerdas bisa melihat benang merah kepentingannya bukan? Maknai juga gaya / karakter partai Gerindra itu sendiri yang kita ketahui cukup banyak terjadi friksi (gesekan) antara kader dengan partainya. Contohnya, pergantian pengurus Gerindra Tanah Datar yang sudah beberapa kali gonta ganti. Berbeda karakter dengan gaya manajemen pengelolaan partai partai lainnya. Tapi itu hak pimpinan partai.

Sementara WEAKNESSES (Kelemahan kelemahan) Rony Mulyadi yang kami lihat selama ini dan perlu diperbaiki adalah perihal Kepribadian (personality), Kompetensi (competency) dan Prestasi (performance).

Pribadi yang sedikit “kaku” dan terkesan “eksklusif” sepertinya hanya mau bergaul pada level tertentu saja, tidak akan menjangkau akar rumput, sehingga tidak akan timbul keterikatan emosial untuk mencapai taraf membentuk loyalis akar rumput terhadap diri seorang calon.

Sebagai pejabat publik, sudah pasti seseorang harus memiliki kompetensi Komunikasi Publik yang baik. Komunikasi adalah sarana untuk berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi kepada orang banyak (publik) tentu harus menjadi modal dasar sebagai seorang tokoh publik (public figure). Seseorang tokoh publik harus berani tampil di hadapan publik, misalnya memberikan presentasi publik / kuliah umum, menghadapi dan bicara di hadapan wakil pendemo dan atau menghadiri diskusi publik atau mengikuti sejenis talkshow sekalipun. Kalau tidak punya kemampuan komunikasi publik yang baik, otomatis akan membuat seseorang “tidak pede / minder” dan akhirnya cenderung akan mengambil sikap eksklusif (baca: menghindar) untuk menutupi ketidakmampuan dirinya.

Baca Juga :  Tingkat Kepatuhan Waktu Anggota DPRD Tanah Datar Perlu Dikritisi

Sedangkan perihal Prestasi, kami sudah membuka diri akan menuliskan prestasi prestasi yang pernah ditorehkan oleh Rony Mulyadi. Kami sudah meminta data kepada Rony Mulyadi, akan tetapi yang bersangkutan memilih berdiam diri dan tidak merespon sama sekali. Padahal jika ogah membuka komunikasi, cukup alihkan dengan merespon: silahkan minta ke Sespri, ke Sekretaris Partai, dll). Jadi, jangan salahkan kami jika kami tidak dapat menuliskan prestasi (jika ada) dalam tulisan kali ini.

Dengan kurang membuka diri untuk berkomunikasi kepada kami yang merupakan masyarakat badarai, setidaknya ini menjadi bahan evaluasi untuk introspeksi diri. Jangan pilih pilih orang, semua orang adalah bagian dari elemen publik yang perlu diajak berkomunikasi / berinteraksi satu sama lain. Yang rugi adalah tokoh publik yang selalu mencoba “menghindar” dari publik.

Sebenarnya ada peluang menuai prestasi selama menjabat sebagai Ketua DPRD seperti segera mengajukan perubahan Tata Tertib DPRD yang bisa mengakomodir kepentingan Pimpinan DPRD namun juga sesuai dengan kepentingan partai. Segeralah ambil bagian untuk penegakkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan DPRD, membenahi Rumah Tangga DPRD sehingga perawatan gedung DPRD cepat dilaksanakan dan tidak membiarkan plafonnya bocor sekian lama, tidak membiarkan toilet macet sekian lama serta tidak membiarkan dinding informasi Susunan Anggota DPRD tidak diperbaharui sekian lama, dll. Namun apa hendak dikata, setelah dikoreksi elemen publik terlebih dulu, baru semua itu dikerjakan.

“Lantas dimana letak kemampuan manajerial (managerial skill) dan kemampuan mengelola operasional DPRD?” tanya Wan Labai sambil bergumam.

Persoalan lainnya, secara politis harusnya Ketua DPRD dapat maju dan punya inisiatif kuat (tidak pasif) agar penanganan masalah tapal batas Simawang dengan Solok, tapal batas Lintau dengan Lipat Kain serta masalah tapal batas Malalo dengan Sumpur dapat diselesaikan dengan jangka waktu yang terukur.

Tapi apa daya, publik yang menjalankan fungsi kontrol sosialnya hanya bisa menilai kompetensi dan peran aktif / pasifnya Ketua DPRD dalam hal hal tersebut di atas.

OPPORTUNITIES (Peluang peluang) yang dimiliki oleh Rony Mulyadi menurut kami sejalan dengan kemampuan mengelola kelebihan kelebihan yang dimiliki Rony Mulyadi seperti mengelola dukungan mesin partai, kemampuan finansial keluarga dan kemampuan lobi ke pengurus partai diatasnya.

Baca Juga :  Mushalla DPRD Tanah Datar Digembok, Respon& Komunikasi Ketua DPRD Dipertanyakan?

THREATS (Ancaman Ancaman) yang perlu diwaspadai oleh Rony Mulyadi dari perspektif kami adalah sebagai berikut:

  1. Perolehan suara Rony Mulyadi pada pileg 2019 lalu memperoleh total suara sebanyak 2.079 suara dengan rincian di Kec. X Koto sebanyak 284 suara, Kec. Batipuah 1.699 suara dan Kec. Pariangan hanya 96 suara saja. Untuk maju ke DPRD Provinsi, tentu cakupan daerah pemilihannya semakin luas, maka Rony Mulyadi bersama tim konsultan politik dan tim sukses serta mesin partainya harus bekerja keras untuk menaikkan perolehan suara mengalahkan kompetitornya baik kompetitor satu partai maupun kompetitor dari partai lain yang berada dalam satu dapil.
  2. Kab. Tanah Datar masuk dalam Dapil Sumbar 6 (enam) bersama Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Ancaman dari kompetitor separtai adalah MESRA, incumbent Partai Gerindra dengan perolehan suara 12.754 dengan basis terkuat di Kab. Tanah Datar sejumlah 7.158 suara (Kec. X Koto dan Batipuah) dan di Kota Padang Panjang sejumlah 4.282 suara dan kompetitor incumbent separtai lainnya Drs. SYAFRUDDIN PUTRA Dt. SUNGGUNO, M,Si dengan perolehan suara 11.649 dengan basis terkuatnya di Dharmasraya 4.226 suara dan di Tanah Datar 3.624 suara.
  3. Ancaman lain datang dari kompetitor eksternal partai. Selain dari incumbent partai lain, juga akan ada pendatang baru satu Kabupaten. Sebut saja nama Zuldafri Darma dan Ivonne Estherlie yang akan diusung oleh Partai Golkar. Belum lagi calon lain misalnya dari partai Demokrat yang akan menggantikan posisi Arkadius Dt. Intan Bano yang akan maju ke DPR RI.

Semoga dari uraian sederhana dengan pendekatan SWOT tersebut diatas sudah dapat menambah wawasan publik Tanah Datar untuk menentukan sikap dalam memberikan suaranya nanti. Layak atau tidak layak menumpangkan amanah nantinya.

Kali ini kami tidak memberikan saran saran karena kami bukan konsultan politik Rony Mulyadi. Namun setidaknya tulisan ini dapat menjadi masukan bagi Tim Sukses dan Konsultan Politik Rony Mulyadi sebagai bahan evaluasi dan mengukur diri untuk kesiapan maju ke gelanggang Pileg DPRD Provinsi 2024.

“Jangan hanya terlena oleh pujian tim sorak sorai tanpa berbasis data. Maju terus tanpa kajian sehingga salah dalam menerapkan strategi pemenangan” ujar Wan Labai tersenyum simpul.

Setiap ambisi / syahwat yang diiringi usaha tentu akan ada hasilnya. Setiap usaha ada peluang untuk berhasil. Kalaupun gagal, masih ada kesempatan untuk mencalonkan diri jadi bupati/Wakil Bupati, misalnya. Demi sebuah ambisi. Tapi, semuanya patut ditimbang timbang seperti kata pepatah di awal tulisan tadi. (*)

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600