Opini  

Menakar Elektabilitas Partai Gerindra Tanah Datar dan Wabup Richi Aprian

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Setelah membahas elektabilitas Partai Demokrat Tanah Datar dan Bupati Eka Putra, SE, MM di media Jurnal Minang beberapa waktu lalu dengan kesimpulan akhir diprediksi akan drop di mata pemilih pada Pileg dan Pilkada 2024 nanti. Sekarang saatnya kita bahas tentang elektabilitas Partai Gerindra Tanah Datar dan sosok Wakil Bupati Richi Aprian, SH, MH dari perspektif tim LBH Pusako.

Akankah prediksi kami sama seperti apa yang kami prediksikan terhadap Partai Demokrat Tanah Datar dan Eka Putra? Begini analisanya.

Partai Gerindra dalam skala nasional merupakan salah satu partai yang “berdamai” dengan penguasa sehingga sosok Ketua Partai “dihadiahi” jabatan strategis dalam kabinet Jokowi.

Ibarat diberikan buah simalakama, kondisi itu memberikan guncangan cukup hebat di kalangan pendukung dan simpatisan partai Gerindra. Beroposisi total salah, menerima “hadiah” juga salah. Banyak ungkapan kekecewaan publik terhadap pilihan tersebut. Banyak juga yang mundur teratur dan puncaknya diramalkan turunnya elektabilitas partai Gerindra secara nasional pada 2024 nanti.

Cerminan kebijakan politik “berdamai” (baca: kompromi) tersebut juga dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan berpolitik Partai Gerindra di Tanah Datar.

Partai Gerindra Tanah Datar memiliki 6 (enam) kursi di legislatif dan merupakan pemegang kursi terbanyak. Menguasai 17% kursi sehingga kadernya ditunjuk untuk memegang jabatan Ketua DPRD yang juga kebetulan sebagai Ketua Partai Gerindra DPC Tanah Datar saat ini.

Sebagai “komandan” DPRD, tentu publik mengharapkan adanya sentuhan keahlian manajerial dan jam terbang politik Ketua DPRD untuk mewarnai lembaga yang terhormat ini. Tapi apa daya? Politik penuh kompromi.

Sepanjang pengamatan kami di tahun 2020 dan 2021 belum ada prestasi besar yang terukir selain adanya peningkatan produktivitas melahirkan Keputusan DPRD dan melahirkan Peraturan Daerah yang lebih banyak (secara kuantitatif) dibanding produktivitas tahun 2020. Akankah produktivitas di tahun 2022 lebih baik dari segi kualitatif dan kuantitatif ? Wallahualam.

Catatan yang bisa kami berikan dalam kurun waktu 2020 dan 2021 adalah:

  1. Kondisi fisik gedung yang kurang terawat dimana lotengnya dan fasilitas toiletnya memprihatinkan. Lama penanganan berupa instruksi dari Ketua DPRD perihal perawatan gedung tersebut.
  2. Fasilitas display dinding di lantai 2 yang tidak kunjung dipasang kembali. Sudah pernah diingatkan oleh publik untuk dicabut saja menjelang diperbaiki karena susunan anggotanya masih susunan anggota DPRD periode sebelumnya.
  3. Tidak atau kurang peduli dengan keberadaan dan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana diamanatkan agar lembaga publik membuat fasilitas dan pelayanan untuk mengakomodir kebutuhan informasi publik. Website resmi DPRD Tanah Datar tak kunjung disiapkan. Sudah pernah dibuatkan portal Sistim Jendela Informasi (Sijelin) , tapi hanya bertahan beberapa saat saja.
  4. Tata kelola administrasi yang lambat dan korespondensi dengan publik yang nyaris tidak ada. Setidaknya itu yang kami alami. Entah diskriminasi atau memang entah tidak paham dengan tata kelola administrasi.
  5. Kemampuan komunikasi publik Ketua DPRD untuk dialog terbuka yang disiarkan secara live belum teruji hingga saat ini. Akibatnya publik masih menduga duga kompetensi personal sang Ketua DPRD yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Tanah Datar ini.
  6. Banyak catatan / rekomendasi DPRD yang belum dieksekusi oleh Bupati. Harusnya Pimpinan DPRD tegas dan menerapkan eksekusi berdasarkan tenggat waktu (deadline) kepada Bupati dan jajarannya.
  7. “Politik kompromi” juga terbaca manakala banyak kebijakan strategis antara Legislatif dengan Eksekutif berujung dengan kompromi. Contohnya tentang kesepakatan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga :  Jargon Politik Paslon di Tanah Datar

Mana permintaan pertanggung jawaban dari DPRD kepada Eksekutif? Benar engga anggaran yang sudah dialokasikan itu dipakai dengan bijaksana? Kalau sudah, kenapa pencapaian target dari Pemerintah Pusat tidak tercapai oleh Eksekutif? Dananya masih banyak silva engga? Kenapa? Eksekutif diduga tidak mampu atau “ada dugaan mufakat atau kompromi” dalam pengalokasian dana refocusing ini dengan berbagai negosiasi? Hal ini harus ditindaklanjuti oleh DPRD dan diklarifikasi oleh Bupati.

“Cin cai cin cai se la, pokoknyo kandak kito lalu. Asal publik jangan menilai Ketua DPRD kini berada dalam bayang bayang Ketua DPRD lamo yang lebih senior” gumam Wan Labai lagi.

Hal krusial lainnya adalah saat DPRD Tanah Datar dibawah kepemimpinan Ketua DPRD terlambat membuat Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD periode ini. Artinya Ketua DPRD tidak cukup strategis menggunakan lembaga ini untuk memuluskan kebijakan partainya.

Apakah karena Ketua DPRD orang baru di Tanah Datar dan ibarat anak yang baru “bermain” di kancah politik ? Wallahualam.

Selain itu kami menilai Ketua DPRD dan kader Partai Gerindra ini “tidak cukup nyali” untuk menuntaskan isu isu besar di Kabupaten ini yang sudah dibawa ke dalam rapat paripurna seperti isu proyek parkiran komplek Istano Pagaruyung, penyelesaian tapal batas Malalo-Sumpur, “tergadainya / hibah” ? 350 HA lahan masyarakat Simawang, dll.

Beberapa catatan di atas tentu menjadi indikator publik tentang sosok dan prestasi serta kompetensi kader partai dari Gerindra ini. Plus minusnya terpulang kepada publik itu sendiri.

Namun demikian, di tahun 2022 kami memandang secara objektif bahwa sudah ada perubahan yang cukup baik di Lembaga DPRD Tanah Datar menyangkut ketersediaan informasi publik di media IG. Sudah mulai membuka diri menjalin komunikasi publik dan sudah melaksanakan korespondensi serta sudah ada perbaikan beberapa fasilitas di gedung DPRD.

Selain itu kami memandang postur struktur kepengurusan DPC Partai Gerindra Tanah Datar kurang efektif dan dikhawatirkan mobilitas mesin partai agak tersendat karena diisi oleh pejabat publik yang sibuk. Ketua Partai adalah Ketua DPRD, Sekretaris adalah salah seorang anggota legislatif dan Bendaharanya adalah Wakil Bupati Tanah Datar. Notabene mereka adalah orang orang sibuk dan tidak punya cukup waktu untuk mengelola partai secara fokus dan rinci. Kecuali jika mereka punya waktu dan tenaga ekstra untuk “memperhatikan” partai.

Agaknya menempatkan pengurus inti DPC Partai Gerindra Tanah Datar diisi oleh pejabat publik menjadi strategi partai untuk pencitraan dan untuk mendongkrak elektabilitas publik, namun berkonsekwensi kepada fleksibilitas dan mobilitas mesin partai dan “terpaksa digesernya” pengurus lama yang dapat menggerogoti elektabilitas partai. Kecuali jika pengurus lama berbesar hati menerima keadaan, hehehe.

Baca Juga :  Progul Satu Nagari Satu Even: Daur Ulang Program Lama?

Dalam konteks politik kepartaian, pengurus partai punya tanggung jawab moral kepada kader untuk mengusung kader terbaiknya. Sekarang DPC Partai Gerindra Tanah Datar punya 2 kader terbaik yang menjabat sebagai Ketua DPRD dan satu lagi sebagai Wakil Bupati Tanah Datar. Tentunya di tahun 2024 mereka harus diproyeksikan untuk menempati jabatan publik terbaik.

Melihat kondisi koalisi Demokrat – Gerindra saat ini yang patut diduga sudah retak, besar kemungkinan Eka Putra (Demokrat) tidak akan menghandeng Richi Aprian (Gerindra) lagi. Atau sebaiknya memang Richi Aprian sudah ogah tandem jadi wakil terus di periode kedua dan lebih baik memilih jadi calon bupati di 2024.

Pertanyaannya, apakah Gerindra dan Richi Aprian sudah siap diri dan siap mental untuk maju jadi calon 2024?

Berikut prediksi kami perihal di atas sbb:

  1. Kurun waktu 2021 sampai akhir 2023 dianggap cukup bagi Richi Aprian untuk belajar langsung mengenai tata kelola pemerintahan dan beradaptasi dengan konstelasi politik daerah. Kalau tidak dipakai sebaik mungkin memakai konsep “learning by doing”, maka sebaiknya urungkan niat untuk maju dan lebih baik kembali mengurus bisnis keluarga.
  2. Jika memutuskan untuk tandem lagi dengan Eka Putra, SE MM, maka siap siap menerima imbas akibat “kegagalan” tidak terpenuhinya janji janji kampanye yang tertuang dalam program unggulan Era Baru.

pilihan terbaik rancak maju tagak surang daripado kanai gatah program Era Baru yang dikategorikan gagal” ujar Wan Labai yang merasa sok hebat.

Saat ini Wakil Bupati masih bisa “cuci tangan” bahwa apa apa yang dilakukan sekarang tak lepas dari Pimpinan (Bupati) dan Richi hanya sebagai orang kedua yang bukan sebagai “decision maker” dan “indak dibaok sato”.

Maka cukup alasan untuk maju menjadi orang nomor 1 Tanah Datar berikutnya dengan tanggung jawab baru dan gagasan / konsep baru asli dari Partai Gerindra. Konsep yang terukur dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Jangan lagi ajukan konsep mirip bajak gratis, karena sejatinya petani tidak butuh bajak gratis, yang dibutuhkan adalah ketersediaan air dan irigasi, ketersediaan pupuk subsidi dan jaminan harga jual hasil pertanian yang pasti.Richi Aprian didukung kekuatan finansial dari keluarga besar dan sumber lainnya, maka makin memantapkan posisi untuk maju jadi calon Bupati daripada terus “mengekor” jadi orang kedua yang indak di baok sato.
“sakitnya tuh disini” ujar Wan Labai sambil mengelus dada.

Richi Aprian didukung kekuatan finansial dari keluarga besar dan sumber lainnya, maka makin memantapkan posisi untuk maju jadi calon Bupati daripada terus “mengekor” jadi orang kedua yang indak di baok sato.
“sakitnya tuh disini” ujar Wan Labai sambil mengelus dada.

Baca Juga :  Menelisik Anggaran Tim TP2KP2: Minyak Habih Samba Tak Lamak?

Di atas sedikit prediksi kami mengenai peluang Richi Aprian untuk maju jadi calon Bupati. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki Richi Aprian sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kemampuan komunikasi publik dan kemampuan interpersonal (interpersonal skill)
  2. Memperbanyak kontak (komunikasi / diskusi, dll) dengan beragam elemen masyarakat. Menampung aspirasi untuk modal strategi maju nantinya dan bisa melakukan pemetaan (mapping) pendukung, karakter pendukung, dll.
  3. Melakukan pencitraan diri (personal branding) secara konsisten.

ja an anok anok se macam anak mami pangambok” ujar Wan Labai sok menasehati, hehehe.

Selain faktor faktor di atas, adalah sangat naif jika Partai Gerindra Tanah Datar ogah mengusung kadernya sendiri untuk maju. Mau dibawa kemana marwah partai ini jika tidak mendorong kadernya sendiri untuk maju menjadi BA 1 E ? Jika itu terjadi, sudah pasti Partai Gerindra Tanah Datar akan ditinggalkan pendukung dan kadernya sendiri.

Secara politis, jika Richi Aprian maju menjadi calon Bupati, maka dapat dimaknai bahwa prestasi yang ditorehkan Bupati incumbent tidak begitu mengembirakan dan patut digantikan oleh calon yang pernah mendampingi incumbent secara konstitusional. Pendamping tentu lebih tahu “kualitas” mitra yang bakal jadi rivalnya nanti. Kelemahan mitra akan menjadi kekuatan Richi untuk berlaga. Skak mat!

Demikianlah pandangan kami dengan kesimpulan sbb:

  1. Jabatan Ketua DPRD merupakan jabatan tertinggi di lembaga legislatif Tanah Datar. Untuk tetap mempertahankan kursi mayoritas Partai Gerindra di legislatif tahun 2024 ini adalah perjuangan berat. Berat bagi Ketua DPRD saat ini untuk bisa duduk lagi jadi Ketua DPRD perode berikutnya.

Pilihan bagi Ketua DPRD sekarang ini adalah maju bersama Wakil Bupati untuk menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Tapi apa mau diplot jadi calon Wakil Bupati dan calon Bupatinya Richi Aprian? Tentu berat.

Opsi lain adalah maju menduduki kursi legislatif di Provinsi. Ini yang agak memungkinkan karena rivalnya tidak begitu berat. Rival terberatnya justru pembuktian prestasi dan kompetensi diri sendiri.Bagi Wakil Bupati sekarang ini, berkarir politik menjadi Bupati adalah sebuah kepantasan. Justru tidak pantas jika Richi Aprian tidak punya kemauan untuk bertarung menuju kursi Bupati.

Bagi Wakil Bupati sekarang ini, berkarir politik menjadi Bupati adalah sebuah kepantasan. Justru tidak pantas jika Richi Aprian tidak punya kemauan untuk bertarung menuju kursi Bupati.

Memang pilihan maju atau tidak maju adalah hak pribadi seseorang. Tapi dalam konteks kepartaian, ada tanggung jawab yang harus dijalankan.

2. Jika Ketua DPRD sekarang ini maju ke Provinsi, maka harus dipertimbangkan komitmennya untuk mendukung dan mengantarkan Wakil Bupati menjadi Bupati karena agenda Pileg lebih dahulu dilaksanakan dari pada Pilkada.

Nah, kesimpulan akhirnya, cukup berat bagi DPC Partai Gerindra Tanah Datar untuk mempertahankan 6 kursi di Pileg 2024 nanti. Namun terbuka peluang bagi Richi Aprian, SH MH untuk maju menjadi calon Bupati Tanah Datar jika punya semangat patriot.

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600