Menakar Elektabilitas dan “Hukum Politik” Partai Demokrat Tanah Datar dan Eka Putra

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Jika tidak ada aral melintang, Pemilihan Legislatif dan Presiden dijadwalkan bulan Februari th 2024 dan Pilkada bulan November th 2024. Perhelatan tersebut masih 2 (dua) tahun lagi.  Tapi bagi Partai politik waktu yang tersisa dua tahun tersebut tidak lama.  Mesin partai mulai dari pusat hingga daerah sudah mulai melakukan “warming up” atau pemanasan melalui cara mereka masing masing. Di tingkat pusat ada yang sudah mulai melakukan “water test” dengan mengulirkan wacana masa jabatan presiden 3 periode, melakukan safari ke daerah, mengupdate kegiatan kegiatan para tokoh partai atas penanganan isu isu nasional seolah olah mereka berkontribusi dan berjasa mengatasi isu tersebut, dll.

Khusus untuk ulasan kali ini, tim LBH Pusako akan membahas kajian tentang elektabilitas Partai Demokrat Tanah Datar dan Bupati Eka Putra, SE, MM dari prespektif kami serta hasil diskusi dengan pemerhati politik, peneliti serta beberapa ormas.

Ada pendapat dari orang lain bahwa terlalu dini membahas elektabilitas partai, apalagi partai di daerah. Kami justru memiliki perspektif sendiri bahwa publik daerah justru harus dicerdaskan dan ditambah wawasannya mulai sekarang ini hingga akhirnya secara bertahap akan mempunyai rasa peduli (sense of caring) terhadap politik dan peta geopolitik karena sejatinya setiap langkah kehidupan mereka ditentukan oleh politik.

Dengan adanya pemahaman politik yang lebih baik, diharapkan pada hari “H” nanti tidak mudah tergiur oleh strategi “serangan fajar”. Setidaknya sudah punya ketahanan harga diri dari godaan politik uang dan menggunakan logika untuk memberikan suara. Uang mungkin akan tetap diterima oleh konstituen dari siapapun yang kasih, tapi pilihan kepada siapa memberikan suara tidak tergoyahkan, hehehehe.

Tidak peduli pada politik dan tidak ambil bagian terhadap politik akan beresiko menghadapi kehidupan yang tidak nyaman di kemudian hari dimana lapangan kerja makin terbatas, harga bahan pokok melonjak, kualitas pelayanan publik yang minim serta terkendala oleh segala macam peraturan yang membelenggu kenyamanan dan kemerdekaan sebagai warga Negara. Bukankah hal itu sudah dirasakan publik dalam kondisi keseharian saat ini? Untuk itu publik harus keluar dari zona tidak nyaman ini. Caranya mudah saja, JANGAN PILIH calon atau partai yang PRESTASINYA MERAH.

Bicara tentang Partai Demokrat Tanah Datar tidak terlepas dari sosok figur Ketua Partai dan figur Bupati Tanah Datar serta kader partainya saat ini. Begitupun sebaliknya. Anggota DPRD dari Demokrat adalah cerminan partainya. Lihat saja sendiri. Nilai sendiri.

Sejatinya Partai Demokrat di Tanah Datar lebih “cerdik” dari partai Gerindra. Koalisi 4 kursi Demokrat jadi bupati, sedangkan 6 kursi Gerindra “hanya” jadi wakil. Mereka telah berhasil mengantarkan calonnya menduduki posisi Bupati Tanah Datar. Mereka telah menikmati euphoria kemenangan saat ini dengan beragam “kenikmatan” dan berbagai terpaan isu miring dari publik yang kecewa. Namun Partai Demokrat Tanah Datar tidak boleh lengah karena mereka justru dituntut harus mampu membuat rapor / prestasi bagus di mata rakyat agar dapat mendulang kesuksesan di tahun 2024 nanti.

Baca Juga :  TP2KP2: Tim "Spektakuler" Ciptaan Era Baru

Sosok pimpinan dan kader partai serta sosok Bupati Tanah Datar harus menjadi contoh teladan (role model) yang akan menjadi panutan bagi kader dan bagi jajaran ASN pembantu Bupati serta bagi publik Tanah Datar.

Isu percintaan / asmara dan isu perselingkuhan kader serta isu “sepak terjang” kader yang berada diluar koridor kepatutan dan di luar etika serta isu negatif lainnya dapat menciderai marwah partai dan itu akan menjadi catatan yang terus terekam dibenak konstituen.

Sekali isu tersebut dipantik / disulut kembali pada momen yang tepat, maka akan semakin menggerus kepercayaan konstituen pada 2024 nanti. Bupati tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara di pileg. Berapa banyak kepala daerah yang sedang berkuasa, partainya keok di pileg. Apalagi kalau kepala daerah di suatu daerah tersebut rapornya merah. Peluang “terjun bebas” bagi partainya terbuka lebar.

Perjalanan menuju 2024 sejatinya adalah perjalanan mengukir prestasi kader dan partai. Penilaian rapor baik buruk di mata konstituen sejatinya dinilai atas kinerja yang diukir oleh kader partai itu sendiri. Publik figur dari wakil partai adalah cerminan masa depan partai tersebut.

Membicarakan sosok Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM sebagai kader Partai Demokrat dan sebagai Pimpinan Daerah, maka kami punya catatan dan pandangan sebagai berikut:

  1. Kedekatan kepartaian Eka Putra SE, MM dengan DPC (Kabupaten) dan DPP (Pusat) terlihat cukup harmonis, namun kedekatan dengan DPD (Provinsi) kurang terpublikasikan, padahal kita tahu Eka Putra dijuluki Bupati yang popular di media massa, tentu seharusnya akan mempublikasikan kedekatannya juga dengan DPD, tapi kami tidak melihat hal tersebut.
  2. Sayangnya kedekatan kepartaian dengan DPP tidak diimbangi dengan kemampuan diplomasi untuk mendatangkan “pitih” ke Luak Nan Tuo. Setidaknya selama kurun waktu 1 tahun berjalan ini.
  3. Bagaimana mau mendapatkan kucuran “pitih” dari kementerian-kementerian di Pusat, lha dapetin duit dari anggota DPR RI dari Partai Demokrat aja belum terealisasi hingga saat ini, hehehe. Lagi pula, harus diakui, partai Demokrat tidak masuk dalam koalisi Nasional pemerintahan. Semakin sulit agaknya nasib masyarakat Tanah Datar.

Padahal dulu ado yang mangecek, inyo punyo relasi banyak di pusat dan akan gampang mandatangkan pitih ka Tanah Datar ko. Faktanyo apo yuang?” sindir Wan Labai yang untungnya sudah berbuka puasa.

Baca Juga :  Problematika Tenaga Kerja di Tanah Datar

Apakah Bupati Eka Putra, SE, MM dan kader lain lupa atau memang berpendapat belum saatnya memberikan gelar / memberikan penghormatan kepada Ketua Demokrat saat ini? Atau belum layak dianggap sebagai seorang tokoh ? Wallahualam.

Dulu pemberian gelar adat dapat dikatakan sebagai sebuah diplomasi politik. Siapa yang berkuasa, datang ke Tanah Datar, sering “disedekahi” gelar adat.

Yang pasti saat kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Tanah Datar beberapa waktu yang lalu sempat diisi dengan pemberian Kuliah Umum. Jadi terkesan hanya sekedar jalan jalan dengan komunitasnya dan memberi pencerahan publik namun belum menyentuh elemen publik / komunitas lainnya. Tak perlu diberi gelar.

Sayang saja kalau kunjungan AHY tersebut tidak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendongkrak elektabilitas Bupati dan Partai Demokrat Tanah Datar.

Selain itu, hal lain yang patut diwaspadai yang dapat menggerus elektabilitas Eka Putra, SE MM adalah: kurang perhatian dan terlambat (baca: ketidak-mampuan) menyelesaikan sengketa dengan waktu yang terukur, isu keberadaan Tim P2KP2, polemik pelaksanaan 1 Nagari 1 Event, “tergadainya” 350 HA lahan masyarakat Simawang ke Kabupaten Solok, isu pengaturan proyek, isu tapal batas Malalo Sumpur yang tak kunjung selesai, belum lagi kalau ada pihak pihak yang mengungkit “kenangan” masa kampanye dulu, dll.

Isu di atas ibarat batu kerikil yang kelak salah satu dari isu tersebut akan dapat membuat Bupati “tergelincir” dan berimbas kepada Partainya juga jika tidak arif menyikapi dan mengantisipasi.

CATATAN BESAR yang sangat krusial adalah dianggap GAGALnya Bupati dan jajaran dalam pencapaian vaksin Covid-19 di Tanah Datar yang sudah ditentukan standar pencapaiannya oleh Pemerintah Pusat. Ketidak-sanggupan mencapai target yang ditentukan Pusat tersebut berimbas kepada pemberian sanksi (punishment) berupa pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tentu saja yang rugi adalah publik Tanah Datar. Bayangkan dari tahun sebelumnya Tanah Datar menerima sekitar 119 Milyar, sekarang hanya diberikan sekitar Rp. 59 Milyar saja.

Artinya Tanah Datar kehilangan DAK sekitar Rp. 60 Milyar di masa kepemimpinan Bupati Eka Putra, SE, MM ini. Alih alih DAK bertambah, eh malah berkurang, hehehe.

Tagah mangaja pencitraan, buruang di tangan dilapehkan” ujar Wan Labai tersenyum manis.

Waktu terus berjalan konstan, Pilkada 2024 semakin dekat, tentu Bupati dan Wakil Bupati harus cuti jika ingin maju mencalonkan diri lagi. Kalau itu terjadi, tentu beberapa bulan sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati harus cuti dari jabatannya. Artinya semakin singkat waktu Bupati dan Wakil Bupati untuk mengelola daerah dan memonitor pencapaian program kerja mereka.

Baca Juga :  Kontroversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah (Bag II)

Kami memprediksikan bahwa cukup berat (bahkan sangat berat) bagi Bupati incumbent untuk maju dan menang. Kenapa? Berikut ulasan kami:

  1. Pencapaian realisasi progul progul tidak terestimasikan tanggal realisasinya, ini akan menjadi blunder bagi incumbent.
  2. Manajemen tata kelola pemerintahan kurang konsisten dijalani. Penerapan “good governance” dan “clean government” seolah jargon kosong dan lips service saja.
  3. Pelayanan masyarakat untuk akses Keterbukaan Informasi Publik terkesan setengah hati.
  4. Penyelesaian masalah dan tugas tidak memiliki target waktu, sehingga terkesan berlarut larut dan tidak professional.
  5. Dugaan konflik kepentingan eks timses yang masih bercokol di lingkaran Bupati / lingkaran pemerintahan. Seharusnya demi etika dan profesionalisme, tugas timses sudah selesai sampai mengantarkan calon hingga menjadi Bupati saja dan tidak perlu lagi terus bercokol. Bupati sudah punya pembantu jajaran ASN. Biarkan Bupati bekerja independen bersama jajaran ASNnya. Kok seperti tak rela melepas Bupati bekerja professional bersama jajaran OPD dan perangkatnya ?
  6. Rapor kinerja pemerintahan Era Baru tahun 2021 yang secara umum tidak begitu mengembirakan.
  7. Kemungkinan Wakil Bupati maju sebagai calon Bupati yang pasti akan “mengganggu” keleluasaan Eka Putra, SE, MM untuk maju lagi.

Khusus untuk poin 7 (tujuh) di atas akan kami ulas secara terpisah.

Kesimpulan umum kami, diprediksikan elektabilitas Partai Demokrat Tanah Datar dan elektabilitas Bupati Eka Putra, SE. MM akan melorot (DROP) pada Pilkada & Pileg 2024 nanti. Maka kami meyakini dan memprediksi Partai dan Bupati akan GAGAL mengulang kesuksesan, kecuali jika mampu merubah indikator negatif di atas menjadi indikator positif.

Nah, demikian ulasan kami. Tentu akan ada pihak lain yang mendukung dan yang tidak sependapat. Dan untuk lebih memperkaya wawasan publik Tanah Datar baik di rantau maupun di salingka Luak Nan Tuo, maka ada baiknya ada ulasan penyeimbang / counter dari pihak lain. Adakah? Ayo kita cerdaskan publik Tanah Datar bersama sama.

Semoga publik Tanah Datar semakin logis dan semakin bijak memaknai pentingnya memilih pemimpin yang tepat, yang matang dan teruji dalam mengelola daerah dan mengelola SDM daerah, memiliki target oriented yang trukur, jelas roadmap kerjanya, dan bukan hanya mahir “baminyak aia”.

Yang sudah berlalu biarlah berlalu, jadi catatan bagi publik untuk memilih Partai dan calon Bupati lain yang lebih baik dan lebih kompeten di tahun 2024. “Hukum politiknya” adalah sebab dan akibat saja. Siapa menabur angin, akan menuai badai.

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600