News

Koalisi Demokrat dan Gerindra Sulit Terwujud

Tanah Datar, JurnalMinang.com. Koalisi partai Demokrat dan partai Gerindra untuk pilkada Tanah Datar tahun 2020 ini sepertinya sulit terwujud. Hal ini dikarenakan Eka Putra balonbup dari Demokrat mencari wakil dari kalangan pengusaha. Sementara dari data dan fakta bahwa kader Gerindra di Tanah Datar tidak ada yang pengusaha kecuali jika ketua DPRD Tanah Datar yang juga kader Gerindra mau ikut serta sebagai balon wakil bupati. Sebagaimana diketahui bahwa Roni Mulyadi Dt.Bungsu kader Gerindra yang menjabat ketua DPRD berlatar belakang pengusaha. Jika pasangan Eka Putra dan Roni Mulyadi bisa terwujud maka Pilkada Tanah Datar semakin sengit. Apakah Roni Mulyadi bersedia?

Kini komunikasi antara Demokrat dan Gerindra semakin mesra meskipun belum ada kader Gerindra yang diberi surat tugas maupun rekomendasi dari DPP. Jika Roni Mulyadi tidak bersedia maka Gerindra akan mengusung kadernya sendiri untuk maju seperti Edi Arman (Ketua DPC Gerindra Tanah Datar) ataupun Rafdi Meri ketua DPC Gerindra Padang Panjang yang memang berniat maju sebagai calon bupati. Keseriusan itu dibuktikan dengan mendaftarnya Rafdi Meri ke beberapa partai pada beberapa waktu yang lalu.

Ketika dikonfirmasi kepada Edi Arman bahwa beliau memang berniat maju sebagai calon wakil bupati Tanah Datar tahun ini. Tak bisa dipungkiri sepak terjang Edi Warman dalam dunia politik Tanah Datar. Pada pilkada tahun 2015 yang lalu beliau menempati peringkat kedua dalam perolehan suara ketika berpasangan dengan Taufiq Idris sebagai pendatang baru di dunia politik Tanah Datar. Edi Arman mantan birokrat yang cukup disegani tentu memiliki basis masa yang jelas pula.

Dalam politik tentu tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun Gerindra memiliki enam kursi di DPRD Tanah Datar dan Demokrat hanya empat kursi bisa saja Gerindra mau mengusung wakil jika “hitungannya” cocok. Hal ini dibuktikan oleh partai Golkar dan PKS. Meskipun PKS memiliki lima kursi dan Golkar empat kursi tetapi kader PKS mau menjadi calon wakil bupati. Hal ini bisa terwujud berkat lobi politik dan “poin kesepakatan” yang dituangkan dalam draft koalisi.

Yang jelas sampai detik ini belum ada satupun baik kader Gerindra maupun bacalon lain yang bukan kader Gerindra mendapatkan rekomendasi apalagi SK dari DPP Gerindra untuk mendaftar menjadi calon bupati ataupun calon wakil bupati. “Yang ada baru sebatas klaim klaim dari balon yang mendaftar” ungkap salah seorang pengurus Gerindra. Dari isu isu yang beredar bahwa partai Gerindra mungkin akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) bulan Agustus ini. Jika KLB ini terjadi tentu banyak peta yang berubah. Kita tunggu saja siapa yang akan didukung oleh Gerindra. (Red.Jm.).

Related posts

Dinas Dikbud Tanah Datar, TACB dan BPNB Padang Kaji Seni Tradisi di Luak Nan Tuo

Admin Jurnal Minang

Terimakasih Polres Payakumbuh, Wartawan Luak 50 Terima Sembako

Admin Jurnal Minang

Empat Tahun Kepemimpinan Irdinansyah – Zuldafri Tabur Prestasi

Admin Jurnal Minang

Leave a Comment