Oleh: Alif M Danza
(Mahasiswa Departemen ilmu politik Universitas Andalas)
Seperti halnya banyak negara di seluruh dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan ekonomi yang rumit. Bersamaan dengan pertumbuhan global yang tidak stabil dan ketidakstabilan politik serta akibat dari penyebaran virus covid-19 yang terjadi dari 2020 lalu. Indonesia telah mengalami beberapa masa sulit di bidang ekonomi yang memengaruhi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia terutama di bidang ekonomi.
Krisis ekonomi merupakan suatu keadaan bencana pada perekonomian suatu negara atau wilayah yang menyebabkan gangguan yang serius, sehingga mengakibatkan penurunan ekstrem dalam aktivitas perekonomian seperti produksi, investasi, dan konsumsi. Hal ini seringkali menyebabkan meningkatnya pengangguran, penurunan nilai mata uang, dan berbagai masalah ekonomi lainnya.
Salah satu permasalahan krisis di masa lalu yaitu krisis keuangan yang melanda hampir seluruh Asia Tenggara pada bulan Juli 1997, menyebabkan kepanikan dan mungkin runtuhnya perekonomian global karena penularan keuangan. Krisis ekonomi tahun 1997 telah membuat kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi sulit. Masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kehilangan penghasilan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menjadi hal yang sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi.
Hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia bersama dengan Ford Foundation dan Badan Pusat Statistik pada bulan September-Oktober 1998 mengkonfirmasi bahwa ketiga masalah ini dianggap sebagai prioritas oleh masyarakat dan perlu segera diselesaikan. (Watterberg dkk, 1999).
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan penderitaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek non-ekonomi. Krisis ini merupakan situasi di mana terjadi penurunan kondisi ekonomi, terlihat dari penurunan beberapa indikator ekonomi.
Miskhin (1995) menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mengakibatkan memburuknya masalah-masalah terkait pemilihan yang merugikan dan risiko moral di pasar keuangan, yang pada akhirnya dapat memicu krisis keuangan, yaitu penurunan nilai saham, kenaikan suku bunga, penurunan tiba-tiba dalam harga agregat yang tidak terduga, peningkatan ketidakpastian, dan panik di sektor perbankan.
Pandangan mengenai penyebab krisis ekonomi saat ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama.
Pertama, menurut Paul Krugman dari Stanford University, krisis utamanya berasal dari masalah internal ekonomi nasional, terutama lemahnya lembaga keuangan seperti perbankan. Sementara itu, menurut Jeffrey Sachs dari Harvard University, krisis ini dipicu oleh perubahan sentimen pasar dan masalah eksternal yang diperkuat oleh efek penularan (contagion effects).
Soedradjad Djiwandono, seorang guru besar tetap Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya krisis di Indonesia. Pertama, krisis disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu perubahan cepat dalam sentimen pasar uang yang memicu panik finansial dan akhirnya berdampak pada krisis ekonomi.
Kedua, krisis muncul karena adanya kelemahan struktural dalam perekonomian nasional, terutama dalam sistem keuangan dan perbankan, serta praktek kapitalisme kroni atau kapitalisme ‘ersatz’. Ketiga, sektor riil dari perekonomian nasional lemah, terutama karena praktek kapitalisme ‘ersatz’ yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terakhir, sikap hidup yang cenderung berlebihan dan sikap tertutup dengan mengedepankan tribalisme juga turut berperan dalam krisis ekonomi ini (menurut Prof. Arif Budiman).
Keterlibatan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi sangatlah penting. Kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat membantu penyelesaian situasi darurat dan mempercepat proses pemulihan. Beberapa kebijakan pemerintah di Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi adalah sebagai berikut:
- Stimulasi Fiskal
Stimulus fiskal adalah langkah pemerintah untuk mendongkrak belanja pemerintah atau mengurangi pajak, bertujuan mempercepat aktivitas ekonomi. Contohnya, saat krisis finansial 2008, pemerintah Indonesia meningkatkan pengeluaran khususnya di infrastruktur dan memberikan keringanan pajak untuk mendorong investasi. - Suku Bunga dan Kebijakan Moneter
Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong individu dan bisnis meminjam dan membelanjakan lebih banyak uang. Hal ini merangsang investasi dan konsumsi. Selama krisis, Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk mengurangi biaya pinjaman, mendorong investasi, dan merevitalisasi sektor perekonomian. - Reformasi Struktur
Reformasi struktural adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan fundamental perekonomian jangka panjang. Hal ini mungkin melibatkan deregulasi, penyederhanaan birokrasi, dan perbaikan infrastruktur. Misalnya, selama krisis, pemerintah menerapkan reformasi di sektor investasi dan perizinan untuk memfasilitasi dunia usaha dan mendorong investasi internasional. - Jaminan Sosial
Layanan bantuan pemerintah bagi masyarakat yang terkena dampak krisis termasuk dalam perlindungan sosial. Bantuan tunai, program koperasi, dan bantuan pangan adalah contohnya. Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, merupakan program jaminan sosial yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga berpenghasilan rendah pada saat krisis atau kesulitan.
upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi telah memberikan pengaruh yang cukup menguntungkan.
Perekonomian Indonesia telah pulih dan menunjukkan indikasi pertumbuhan yang konsisten berkat stimulus fiskal yang bijaksana, penurunan suku bunga, upaya reformasi struktural dan pemberian jaminan sosial. Peningkatan perlindungan sosial juga membantu masyarakat yang terkena dampak merasakan bantuan yang mereka butuhkan. Namun, kendala-kendala masih ada, dan pemerintah harus terus menganalisis dan mengubah kebijakan-kebijakan tersebut sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi global dan lokal. Indonesia dapat membangun landasan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan jika inisiatif yang tepat diambil.
