Evaluasi Kasus Narkotika di Polres Tanah Datar pada Semester I th 2021

  • Bagikan
banner 468x60

Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Dalam rangka turut memberikan kontribusi pemikiran dan layanan hukum kepada masyarakat Tanah Datar, kali ini LBH Pusako mencoba mengkaji kasus narkotika yang ditangani oleh Polres Tanah Datar pada semester 1 tahun 2021.

banner 336x280

Kenapa topik ini diangkat LBH Pusako? Karena LBH Pusako turut peduli dan prihatin dengan kasus narkoba di Tanah Datar. 

Narkoba tidak saja berdampak negatif pada kesehatan, namun juga berdampak negatif pada pendidikan, pada masalah keluarga dan sosial, pada produktivitas dan juga berdampak negatif pada perekonomian daerah serta akhlak dan keimanan.

Dari data yang diperoleh dari Polres Tanah Datar pada bulan Januari 2021 hingga Juni 2021 ditangani kasus narkoba sebanyak 29 kasus dengan rata-rata 4.83 kasus per bulannya.

Jumlah kasus tertinggi terjadi pada bulan Februari 2021 sebanyak 6 kasus. Setiap bulannya ditemukan kasus narkoba jenis Sabu. Total sabu yang disita oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Datar sepanjang semester I tahun 2021 adalah 71.97 gram.

Walau jumlah tangkapan narkotika cenderung berkurang, akan tetapi justru ada peningkatan jumlah narkoba yang disita. Total sitaan terbesar justru ditemukan pada bulan Juni 2021 yaitu sebanyak 6.410 gram (6,41 kg) ganja dan 4.60 gram sabu.

Setidaknya tangkapan ganja sebanyak 6 kg lebih dan sabu itu dapat menyelamatkan generasi muda Tanah Datar dari ketergantungan dan kecanduan barang terlarang tersebut.

Melihat fenomena kasus narkoba di Tanah Datar ini, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan telah berupaya melakukan langkah langkah pencegahan (preventif).

“Semenjak kami dipercaya memimpin Tanah Datar di awal tahun 2021, masalah narkoba sudah menjadi concern kami. Kami peduli dengan masa depan generasi muda Tanah Datar, dan untuk itu kami berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan seperti melaksanakan program Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) yang launchingnya dilaksanakan di halaman Masjid Jamik Sumanik pada tanggal 9 April 2021 lalu oleh Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Sumatera Barat, Brigjen. Pol. Drs. Kasril Arifin”.

Baca Juga :  Bumnag Tunas Mekar Simpuruik Butuh Dukungan Stakeholder

Lebih lanjut Eka Putra, SE menyampaikan: ”Disamping itu kami sudah melakukan lobby ke BNN Pusat untuk dibangun Kantor BNN Kabupaten  di Tanah Datar ini. Maksudnya untuk memutus rantai penyebaran narkoba dan sekaligus dapat melakukan tindakan tegas kepada pengedar dan pengguna narkoba serta upaya edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah BNN Pusat menyambut baik permintaan kami dan meminta kami untuk menyediakan lahan untuk rencana pembangunan gedung BNN Kabupaten dimana gedung dan insfrastruktur penunjangnya berasal dari Pusat. Informasi terakhir, lahan sudah kami siapkan”.

Langkah-langkah yang ditempuh eksekutif Tanah Datar ini patut diapresiasi dan didukung segenap elemen masyarakat.

Penulis mencoba meminta pandangan kepada lembaga DPRD melalui Ketua DPRD Tanah Datar, Roni Mulyadi, SE Dt. Bungsu dari Fraksi Gerindra dan juga melalui Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, SE dari Fraksi Golkar serta salah seorang Anggota DPRD Provinsi. Sayangnya mereka sudah dihubungi via WA dan pesan sudah dibaca tapi tidak berkenan menjawab. Entah mereka sibuk, atau entah mereka enggan dan terkesan tidak peduli atas kondisi ini. Hanya merekalah yang bisa kasih jawaban.

Membaca kecenderungan kasus narkoba di Kabupaten Tanah Datar, LBH Pusako mengharapkan peran serta aktif segenap pemegang kepentingan untuk senantiasa memberikan kontribusi aktif guna menanggulangi masalah narkoba di Tanah Datar ini.

Selain peran kepolisian, peran tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama,  cadiak pandai, orang tua, guru, perangkat nagari, LSM, Pers, Karang Taruna, Eksekutif dan Legislatif di Tanah Datar sangat diperlukan. Jika salah satu elemen / lembaga acuh tak acuh akan kondisi ini, maka akan timpang upaya bersama untuk menangani masalah narkoba ini.

Direktur LBH Pusako, Muhammad Yuner, SH, MH turut memberikan pandangan:” Menanggapi persoalan narkoba di daerah ini, langkah pendidikan agama sejak dini sangat efektif untuk membentengi generasi dari awal, namun pengawasan orang tua terhadap anak harus diperketat agar jangan terpengaruh negatif oleh lingkungan, oleh pergaulan maupun oleh gadget, dll.” Disamping itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda dll turut serta mengawasi lingkungan masing masing dari orang asing maupun dari orang lingkungan sendiri yang punya gelagat mencurigakan”.

Baca Juga :  Diketahui Seorang Warga Hilang Saat Ziarah

“Kita berharap Satpol PP dan Polisi khususnya satuan intel untuk meningkatkan patroli dan pemantauan di café-café / warung / terminal dan rumah kos.

Yang terpenting juga agar DPRD punya inisiatif untuk membuat Peraturan Daerah mengenai upaya pencegahan  narkoba ini seperti membuat aturan jam main dan pergaulan anak-anak, aturan anak anak ikut kegiatan ekstra kurikuler (pengajian, kesenian, pemahaman adat, dll), mengalokasikan dana pelatihan dan sosialisasi terhadap bahaya narkoba, dll.”  

Kita semua tahu bahwa secara geografis dan dari sudut akses kabupaten Tanah Datar ini merupakan daerah perlintasan Trans Sumatra. Daerah ini rawan akan penyalahgunaan kejahatan termasuk kejahatan narkoba. Untuk itu keberadaan BNN Kabupaten merupakan pilihan yang tepat dalam upaya memutus rantai peredaran narkoba khususnya di wilayah Tanah Datar ini.

Dan peran inisiatif legislatif membuat peraturan yang mendukung upaya pencegahan penyebaran narkoba ini sangat prinsip sekali agar bisa dianggarkan oleh legislatif dan dilaksanakan oleh Eksekutif. (*)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan