Opini  

Tungkek Mambaok Rabah: Sebuah Catatan untuk Era Baru

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Pemerintah Era Baru Kabupaten Tanah Datar secara teori dan pencitraan memang patut diacungkan jempol. Sudah banyak program yang dilaunching walau banyak juga yang belum menyentuh realisasi 10 (sepuluh) Program Unggulan (Progul) yang dikampanyekan dulunya. Dalam ungkapan Minang disebut “rancak di labuah.”

Namun rakyat tentu tidak lupa karena di era milenial ini kita bisa menyimpan sebuah peristiwa ke dalam gadget untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi. Jejak digital tak pernah bohong. Suatu waktu, akan dibuka oleh publik.

Walau beberapa “pendukung setia” dan mungkin “kurang rasional” masih tersisa dan mencoba menepis realita “mambangkik batang tatandan” dengan mengatakan: Kan baru jalan 1 tahun, memangnya situ engga tahu prosedurnya harus dituangkan kedalam RPJMD bla bla bla…

Kalau memang tahu prosesnya, kasih tahu dong kepada publik kapan rencana pelaksanaannya (Masterplan Progul 5 tahunan) atau sejenisnya. Semisal, Kapal pesiar rencana realisasi bulan X tahun 2023. Pabrik tomat rencana realisasi bulan X tahun 2024 bla bla bla. Bisa buat Perencanaan Proyek engga sih? Atau memang sengaja engga dibuat karena memang tidak mungkin direalisasikan (impossible projects to realize)?

Di awal masa pemerintahan Era Baru dan sampai sekarang ini baik Bupati dan Wakilnya di dalam beragam kesempatan senantiasa menyampaikan pesan penerapan “good governance” kepada jajarannya. Apakah memang sungguh sungguh ingin diterapkan? Atau hanya sekedar lips service saja? Yuk mari kita bahas bersama.

Mengutip materi dari https://amp.kompas.com dikatakan bahwa istilah Good Governance diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara Governance (tata pemerintahan) yang memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, mengunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan perbedaan diantara mereka.

Baca Juga :  Pekik Merdeka Menggema di Nusantara

Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) 1977 menyebutkan beberapa prinsip Good Governance sbb:

  1. Partisipasi,
  2. Kepastian Hukum,
  3. Transparansi,
  4. Tanggung jawab,
  5. Berorientasi pada Kesepakatan,
  6. Keadilan,
  7. Efektifitas dan Efisiensi,
  8. Akuntabilitas, dan
  9. Visi Strategik.

Setahun pemerintahan Era Baru ini kami memonitor belum ada upaya menegakkan pondasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa, selain hanya pernah mengeluarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 555/343/KOMINFO-2021 tentang DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 dan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 555/ 79/KOMINFO-2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Itupun tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pembekalan teknis kepada jajarannya hingga ke tinggi Nagari.

Selain itu selama 1 tahun berjalan ini banyak rumor yang beredar tentang proses mutasi, rotasi dan demosi ASN yang seolah olah berjalan fair dan professional karena sudah melalui uji kompetisi (katanya), namun sebenarnya orang orang yang akan diplot tersebut sudah di kantong. Ada juga rumor bahwa anak ex timses diterima bekerja sebagai karyawan THL dan di lain kesempatan ada nama anak muda nagari sudah masuk namanya dalam daftar THL, tapi kemudian dicoret tanpa sebab.
Ada juga rumor yang menyampaikan orang yang bukan ASN tapi memimpin rapat staf. Apa kompetensinya? Juga ada rumor tentang pengaturan proyek PL dan melakukan intervensi terlalu jauh diluar kewenangannya. Kami yakin, publik sudah faham.

Tentu saja rumor rumor di atas harus dicounter secara resmi oleh pejabat pemerintahan terkait untuk “menenangkan” warga dan sekaligus sebagai klarifikasi resmi untuk menciptakan Good Governance yang sebenarnya. Silahkan buka data dan libatkan partisipasi masyarakat. Beranikah?

Baca Juga :  Resensi Buku: Bahasa Inggris Berbasis Budaya Lokal

Jadi menurut hemat kami, kalau hanya membuat peraturan sebagai payung hukum untuk bertindak, tapi tidak dibarengi dengan sosialisasi internal dan eksternal serta tidak ada pembekalan, maka dipastikan outputnya tidak maksimal. Apa lagi kalau pejabatnya digonta ganti tiap sebentar tanpa mempertimbangkan azas kebutuhan kerja dan azas kompetensi SDM, sehingga dapat berimplikasi menciptakan “ketakutan psikis” bagi pejabat daerah yang berdampak pada turunnya produktivitas kerja.

Hal krusial yang kami lihat adalah bahwa Pimpinan Daerah (Bupati Tanah Datar) tidak menunjukkan sikap sebagai sosok yang menghargai waktu. Time management nya bisa dikategorikan buruk. Sehingga berpotensi menciptakan poin rendah di mata jajaran dan antar instansi serta publik Tanah Datar. Setidaknya hal itu terbukti pada saat pantauan kami saat Bupati menghadiri kegiatan khususnya pada saat menghadiri Sidang Paripurna dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Datar.

Tanggal 29 Maret 2022 diadakan Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar membahas Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap LKPJ Tahun 2021. Undangan acara jam 9.00 WIB dan Ketua DPRD menurut Sekretaris Dewan sudah membuka sidang (Yang Terhormat ini) dan kemudian sidang diskor karena belum memenuhi kuorum (Sepertinya sudah membudaya sih, hehehe).

Apa jadinya kalau Sidang Legislatif berjalan tepat waktu, dan kemudian Bupati (Eksekutif) datang terlambat lebih dari 1 jam. Tentu tidak elok dipandang mata jajarannya.

Terlihat jajaran OPD yang diundang sudah hadir dan akhirnya menghabiskan waktu dengan bercengkerama satu sama lain. Ada 10 orang lebih bawahan Bupati bisa dikatakan TIDAK PRODUKTIF dalam jam kerja pada saat itu, dan hal ini disebabkan oleh Bupati sendiri karena tidak memberikan contoh kepada jajarannya.

Bayangkan berapa banyak waktu terbuang percuma. Dalam penerapan tata kelola pemerintahan berdasarkan Good Governance tersebut, pengelolaan waktu yang mubazir adalah paling tabu.

Baca Juga :  Tarik Ulur Pasangan untuk Pilkada Tanah Datar

Sebagai pejabat publik, harusnya Bupati memberi teladan, memberi contoh atau sebagai “role model” yang bisa ditiru oleh jajarannya.

jan saroman tungkek mambaok rabah, gilo sibuk dek pencitraan se, tapi yang krusial terabaikan” ujar Wan Labai sambia bakirok dari lapau.

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600