Opini  

Dana CSR; Solusi untuk “Subsidi” Progul Era Baru

Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Kabupaten Tanah Datar dari tahun ke tahun kondisi keuangan daerahnya selalu defisit (baca: minus). Entah karena “gadang balanjo daripado pitih masuak” entah karena disengaja agar ada alasan bisa “menadahkan tangan” untuk mengharap belas kasihan Pemerintah Pusat, atau memang karena tak pandai mengelola keuangan daerah dengan bijak dan hemat.

Entah sampai kapan kondisi ini berlangsung atau memang sengaja dibiarkan oleh para pemangku kepentingan. Padahal jika saat Pilkada lalu ada kampanye dari calon bupati untuk membawa Tanah Datar keluar dari zona defisit anggaran, agaknya kampanye seperti inilah yang paling diminati publik Tanah Datar dari pada kampanye hiperbola bajak gratis, 100 tower, kapal eh perahu pesiar, mendirikan pabrik karet dan pabrik saos tomat, dll.

Sudah tahu Tanah Datar defisit anggaran, tapi sejauh pengamatan saya (semoga salah) belum mendengar ada inisiatif dan solusi yang diberikan oleh para anggota DPRD Tanah Datar untuk membahas bagaimana caranya menekan pengeluaran dan mencari sebanyak mungkin sumber sumber pendapatan baru. “Pandainyo mereka tu cuma bara pitih yang akan dianggarkan untuk mereka habiskan basamo-samo” celoteh Wan Labai.

Daripada ngomel melihat kinerja wakil rakyat, lebih baik rakyat saja seperti saya ini yang kasih masukan buat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Lembaga DPRD untuk segera berbenah diri mengelola keuangan daerah agar lebih bijak, lebih transparan dan lebih bertanggung-jawab. Lagi pula rakyat bisa bebas secara langsung memberikan masukan, ide, kritik, saran dan solusi kepada para pemegang kepentingan tanpa harus direpotkan dengan urusan prosedural daripada prosedur yang harus ditempuh wakil rakyat. Selain itu hirarki status rakyat lebih tinggi daripada wakil rakyat, maka wajar saja posisi rakyat lebih terhormat daripada wakilnya, hehehe.

Begini, sesuai dengan topik tulisan saya kali ini, bahwa ada cara untuk menambah pundi pemasukan keuangan daerah, salah satu sumbernya adalah pengelolaan dana CSR yang transparan dan akuntabel.

Mari kita simak Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Rancangan Perda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan pada saat Rapat Paripurna tanggal 7 Juni 2021 lalu sbb:

  1. Ada 3 (tiga) sumber utama Pendapatan Daerah (PD), yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
  2. Ketiga sumber Pendapatan Daerah tersebut ada rincian sub sumbernya masing-masing, termasuk tentang sub sumber Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
  3. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 ditargetkan hanya Rp. 46.770.700.000,- dengan realisasi Rp. 46.494.381.214 atau realisasinya 99.41% (minus / defisit Rp. 276.318.786) atau minus 276,3 juta rupiah.
  4. JIka dirata-ratakan, maka total pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Rp. 3.874.531.767,8333 / bulan (sekitar 3,8 Milyar Rupiah per bulan).
Baca Juga :  Tingkat Kepatuhan Waktu Anggota DPRD Tanah Datar Perlu Dikritisi

Keterangan terhadap Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah diatur dalam Pasal 295 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menerangkan bahwa:

  1. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Menurut hemat kami, alokasi dana CSR untuk pembangunan daerah dapat dikategorikan sebagai pendapatan daerah berupa hibah. Dan jika bisa dikelola dengan baik, maka otomatis akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Jadi, dimana letaknya dana CSR yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah itu?

Letezia Tobing dalam artikel Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility menyamakan pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Pengertian TJSL sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berbunyi:“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

CSR / TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Lebih lanjut perihal CSR / TJSL diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).

Baca Juga :  Dibalik Perda RTRW Tanah Datar 2022-2042: Siapa Untung, Siapa "Buntung?"

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat benang merah bahwa peraturan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana hibah berupa dana CSR / TJSL tersebut. Tentu saja ruang pengelolaan tersebut perlu dipayungi dengan peraturan yang lebih khusus berupa Peraturan Daerah.

Pertanyaannya, sudahkah Eksekutif dan Legislatif Tanah Datar menyepakati membuat peraturan turunan berupa Perda untuk mengelola dana CSR tersebut ? Kalau belum, Ngapain saja tuan tuan di DPRD selama ini? Tahunya daerah deficit, tapi tidak punya inisiatif untuk mencari solusi meminimal kondisi defisit tersebut sesuai kewenangan legislasi yang dberikan.

Terlepas dari pertimbangan lain, tidak kah wakil rakyat melihat betapa besar potensi dana CSR / TJSL bila dikelola dengan professional, transparan dan akuntabel ?

Mari kita hitung-hitung kasar saja terlebih dahulu untuk melihat potensi dana CSR yang bisa dikelola Pemerintah Daerah Tanah Datar sebagai berikut:

  1. Totalkan jumlah pabrik yang beroperasi di Tanah Datar, seperti pabrik pipa paralon dan tandon yang ada di Pagaruyung. Sudahkah ada kegiatan CSR tahunannya? Silahkan cek oleh pejabat terkait. Atau pejabatnya tutup mata saja?
  2. Totalkan jumlah perusahaan tambang, energy lisrik, developer perumahan, perusahaan air mineral, dan badan usaha lain se kabupaten Tanah Datar.
  3. Totalkan jumlah perusahaan jasa seperti Bank, Hotel, transportasi, dan telekomunkasi serta jasa lain sekabupaten Tanah Datar.
  4. Pemda Tanah Datar punya saham mayoritas di Bank Nagari, setidaknya jika Kepala Daerah cerdas, bisa melobi khusus alokasi dana CSR Bank Nagari untuk Pemerintah Daerah Tanah Datar.

Anggap saja bagi rata dana CSR / TJSL adalah 3% dari keuntungan bersih tahunan. Bisa dibayangkan betapa besar potensi dana CSR yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Menebak Paslon yang Kalah di Tanah Datar

untuak itu lah gunonyo libatkan publik badarai dan jalin komunikasi dengan publik, jaan anok anok se, indak buliah tahu apo yang dikarajokan tuan tuan. Tuan tuan tu pakai pitih rakyat, harusnyo laporan ka rakyat, jangan kompromi sesamo kelompok tuan tuan se,” celoteh Wan Labai geregetan.

Wan Labai pun bercerocos “ma abihkan anggaran paliang pandai, tapi cari pitih masuak indak mau tahu do. Pai kunker, study banding, bimtek dll paling jago tapi hasil laporannyo indak ado do. Asa SPJ lai kalua sajo mah”

Untuk itulah agar dana CSR / TJSL itu bisa dikelola dengan sah, maka perlu dibuatkan Perda sebagai payung hukumnya. Berinisiatif lah tuan tuan saketek! Jangan hanya pandai buat Tata Tertib dan Kode Etik internal untuk melindungi kelompok sendiri agar tidak terjerat hukum, tapi masalah moral dan kepantasan serta tanggung jawab sosial jadi terabaikan.

Terlepas dana CSR itu dikelola sendiri oleh perusahaan, namun jika dikelola oleh Pemerintah Daerah maka dapat dialokasikan kepada proyek proyek atas sub turunan program unggulan Era Baru seperti:

  1. Program untuk sarana dan prasarana serta pemasaran hasil pertanian.
  2. Program seni, budaya dan agama per nagari
  3. Program pelestarian ikan bilis di Danau Singkarak (penelitian, pembibitan, penangkaran, panen, pengolahan, packaging dan pemasaran)
  4. Program / kajian pembuatan Sistim Peradilan Adat Nagari melibatkan Ninik Mamak, Cadiak Pandai dan Alim ulama
  5. Program pengumpulan manuskrip dan benda sejarah serta inventarisasi secara digital, Dll.

Dan semua itu harus dilaksanakan dengan transparan dan menjunjung tinggi penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (*).

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600