Bupati Tanah Datar Sampaikan LKPJ dan Usulkan 3 Ranperda ke DPRD Tanah Datar

  • Bagikan
banner 468x60

Tanah Datar, Jurnal Minang.Com. News&Web TV. Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Wakil Bupati, Richi Aprian menjelaskan seluruh pertanyaan Fraksi DPRD atas Pandangan Fraksi sebelumnya pada Sidang Paripurna DPRD Tanah Datar, Selasa (6/7/2021).

Penjelasan bupati terhadap pertanyaan dan saran 8 Fraksi DPRD itu terkait dengan 3 Ranperda yang diajukan Bupati kepada DPRD tentang Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ranperda tentang Perpustakaan.

banner 336x280

Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lengkap pimpinan daerah Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, H.Roni Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua, Saidani dan Anton Yondra yang dihadiri Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda beserta Jajaran serta undangan lainnya berjalan lancar.

Bupati, Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian berbagi  dalam menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi terhadap 3 Ranperda yang akan dibahas DPRD nantinya.

Di ujung penyampaiannya Bupati Eka Putra menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh anggota DPRD melalui utusan fraksi yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan demi kemajuan Kabupaten Tanah Datar kedepan.

Wakil Bupati Richi Aprian

Sebelumnya sidang paripurna DPRD Tanah Datar dilakukan secara virtual merupakan dampak dari adanya anggota DPRD Tanah Datar terkonfirmasi Positif Covid-19, maka Paripurna harus digelar secara virtual, bersama Fraksi yang ada. Paripurna DPRD Tanah Datar dibuka oleh Wakil ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra SEMM, juga diikuti oleh, Richi Aprian Wakil Bupati Tanah Datar.

Dalam Penyampaian Pandangan dari Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Adrijinil Simabura, yang sangat menarik dan juga dia pertanyakan tentang keterlambatanya Pemerintah Daerah melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag)” katanya.

AdriJinil juga mempertanyakan, mengapa kabupaten lain yang ada di Sumatera Barat ini, bisa menggelar Pilwanag, mengapa Pilwana di Kabupaten kita masih diundur terus” ungkapnya.

Dari beberapa kali diundurnya Pilwanag serentak di Tanah Datar, kami dari Fraksi Nasdem, meminta kepada Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan secepatnya” ungkap Adrijinil dalam virtual itu.

Baca Juga :  Pasangan DarmaTani Unggul Setengah
Penyerahan LKPJ ke DPRD Tanah Datar

Kemudian rapat paripurna DPRD kabupaten Tanah Datar dilanjutkan di ruang sidang utama yang dibuka Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE, MM, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani SP, berlangsung Selasa 6 Juni 2021 dengan agenda nota penjelasan Bupati terhadap Ranperda Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Kegiatan pidato nota penjelasan Bupati terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra, dihadiri Anggota dewan forkominda, kepala OPD, para Asisten,Staf Ahli, pimpinan parpol serta undangan lainnya.

Bupati Eka Putra dalam
penjelasannya mengatakan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang terakhir diubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 pada pasal 298 ayat I dan II.

Bupati katakan, pada tanggal 14 Mei 2021 lalu BPK RI Perwakilan Sumbar telah melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2020 atas LKPD Tanah Datar. “Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini merupakan yang ke 10 kalinya, dan 9 kali berturut –turut mulai dari 2012 sampai dengan 2020 secara berturut-turut,” ucap bupati.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan kepada seluruh stakeholder yaitu DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak pemberi yang berperan dalam proses donasi, pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan ini, untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan APBD selama tahun 2020,” sampai Bupati.

Bupati Eka Putra menjabarkan 7 laporan keuangan Kabupaten Tanah Datar yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

“Pada tahun 2020 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 1.213.102.819.688,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.194.818.538.888,03 atau sebesar 98,49% dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp.122.967.860.890,00 dengan realisasi sebesar Rp.122.247.542.343,03 atau 99,41%,” jelas Bupati.

Baca Juga :  Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Disahkan DPRD Bersama Wali Kota Riza Falepi

Untuk belanja pada tahun anggaran 2020 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.134.730.320.340,70 direalisasikan sebesar Rp. 1.047.623.660.718,80 atau sebesar 92,32%. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah ditargetkan RP.46.770.700.000,00 dengan realisasi RP.46.494.381.214,00 atau 99,41%.

Bupati juga sampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan dan anggota DPRD Tanah Datar, Forkopimda, Perangkat Daerah, Walinagari dan semua pihak atas kerjasama yang telah terjalin bersama sehingga Kabupaten Tanah Datar dapat meraih penghargaan.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra sampaikan atas Ranperda yang diajukan bupati Tanah Datar akan dilakukan musyawarah dengan pembahasan lebih lanjut sesi II pada Rabu tanggal 9 Juni 2021 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Ranperda laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020.

Bupati serahkan LKPJ ke DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar sebelumnya memberikan 33 rekomendasi penting tentang penyampaian LKPj Bupati Tanah Datar tahun 2020, dalam rapat paripurna pada Jum’at (30/04/21) di Pagaruyung.

Diantara ke 33 poin rekomendasi tersebut, salah satu yang teramat penting adalah persoalan tapal batas, untuk itu DPRD meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah tapal batas, baik di nagari, kecamatan maupun di kabupaten.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani dalam penyampaian poin-poin penting itu, berharap ada peningkatan OPD dalam manfaatkan sistem digitalisasi untuk mempermudah pelayanan.

“Dan tingkatkan pengawasan secara kontiniu pada OPD yang menghasilkan  PAD seperti Pariwisata, Perhubungan, dan Koperindag” ucap Saidani.

Selanjutnya, sampai Saidani, badan legislatif juga merekomendasikan tentang peningkatan pengawasan bersama dalam menyikapi maraknya narkoba dan penyakit sosial masyarakat di wilayah Tanah Datar.

Ia juga meminta untuk melakukan pendataan kembali pelaku UMKM di Tanah Datar, agar dapat mempermudah dalam menentukan legalitas UMKM tersebut.

“Pemkab juga harus serius memberikan penanganan tentang masalah pupuk bersubsidi,” sebutnya.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu, didampingi oleh Wakil Ketua Saidani, turut hadir Forkopimda Tanah Datar, para staff ahli, asissten pemerintahan, kepala OPD dan 18 anggota dewan itu, Saidani juga menyebutkan jika surat rekomendasi ini terdapat 33 point penting yang diharapkan segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  Program Revitalisasi Pariangan Jangan Sampai Salah Arah
Pembukaan Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar

“Besar harapan kami, bapak bupati dan wakil bupati bisa segera menerapkan isi rekomendasi ini. Ada beberapa yang sangat penting dan butuh percepatan dalam penyelesaiannya,” tuturnya.

Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam tanggapannya, mengatakan jika pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 agar mendapatkan hasil maksimal bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Selaku kepala daerah, ia juga selalu menghimbau agar seluruh stakeholders meningkatkan kinerja demi kemajuan Luhak Nan Tuo. Seperti penanganan-penanganan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 melalui ASN dan Petugas Pelayanan Publik.

“Dengan pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, kami menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan aturan prokes dan meminta perantau untuk menunda mudik demi masyarakat di kampung halaman.

Dia juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung program pemkab demi terwujudnya Tanah Datar yang sejahtera.

Dalam rekomendasi itu, ada beberapa point – point penting yang harus segera dilakukan, seperti ; permasalahan batas wilayah dengan Kabupaten/Kota tetangga, peningkatan pemanfaatan sistem digitalisasi dalam pelayanan publik, peningkatan pengawasan secara kontinyu terhadap beberapa OPD yang dinilai vital seperti Pariwisata, Perhubungan, Koperindag serta Dinas Sosial.

Peningkatan kerjasama dan koordinasi semua pihak demi mencegah penyakit sosial masyarakat. Menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pemuktahiran data pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk mempermudah fasilitasi, penempatan tenaga medis di Pustu (Puskesmas Pembantu), mencari jalan keluar masalah kekurangan peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menyebabkan beberapa sekolah digabung serta masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. (KD/Red.Jm).

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan