Tanah Datar, Jurnal Minang.com. News&Web TV. Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra menghadiri Rapat Paripurna Tentang Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Datar th 2021 di Aula DPRD di Pagaruyung, Senin 25 April 2022.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra diikuti 24 orang anggota dewan yang hadir serta dihadiri Forkopimda, Sekretaris, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan Camat se-Tanah Datar.
Bupati Eka Putra dalam kesempatan itu menyampaikan, rekomendasi DPRD merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah, ungkap Eka Putra.
Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat, ungkapnya lagi.
“Keberhasilan yang dicapai, merupakan hasil kerjasama semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya”.
Dikatakanya selaku kepala daerah tiada henti-hentinya menghimbau jajarannya untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Luhak Nan Tuo.
serta kepemimpinan dengan tetap melanjutkan program-program yang baik sebagaimana telah dilaksanakan oleh pemimpin sebelumnya.
Bupati Eka Putra juga sampaikan pada tahun ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dari BPK RI.
Peringkat II Kategori Kabupaten atas Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar Termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten, yang realisasi pendapatannya tertinggi pada triwulan 1 (Satu) Pada Tahun 2022.
Di akhir sambutan Bupati sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya pembangunan secara moril maupun materil kepada pemerintahan di Tanah Datar. (KD/Red.Jm).
