Opini  

Bajak Gratis Kurang Rasional, Kadis Pertanian Mundur? Atau MPP?

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Sejak 1 April 2022 ini tim LBH Pusako “memperhatikan” ruang kerja Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar kelihatan kosong. Saat ditanya kepada pegawai bagian depan beberapa waktu lalu disampaikan bahwa Kadis Pertanian mengambil program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Hal itu diperkuat oleh jawaban pegawai BPP Cubadak walau kami sudah pernah meminta klarifikasi dari Bupati Eka Putra, SE, MM tentang pembantu utama Bupati di bidang pertanian ini, tapi Bupati lebih memilih bungkam, ada apa ini?

Hehehe, bagaimana nih pak Bupati? Kok menyangkut pembantu utama Bupati di bidang Pertanian sendiri ketika ditanya malah Bupatinya lebih memilih berdiam diri dari publik? Pastinya proses MPP itu sudah diajukan jauh jauh hari sebelumnya kan? Tidak mungkin lah terkesan mendadak. Lantas sampai kapan penggantinya dilantik? Kan kalau terlalu lama menunggu, bisa mengganggu operasional Dinas Pertanian, khususnya tentang kelangsungan program “prestisius” Bajak Gratis ini.

Namun demikian, kami memandang langkah yang diambil Kadis Pertanian Tanah Datar, Ir. Yulfiardi untuk mundur dan mengambil program MPP merupakan sikap yang professional. Ini patut ditiru oleh pejabat lainnya manakala beban tanggung jawab yang diberikan dirasa tidak atau kurang rasional dan tidak diimbangi dengan dukungan dan perencanaan yang matang oleh si pemberi tugas. Maka pilihan mundur merupakan pilihan terbaik. Sikap ini sudah biasa dilakukan oleh pejabat swasta. Hebat. Siapa menyusul?

Jadi, sikap yang diambil Kadis itu tidak bisa diartikan bahwa Kadis itu tidak mampu untuk mengemban tugas, tapi sebagai sikap rasional dan professional bahwa program yang dicetuskan (bajak gratis) itu sangat sulit diwujudkan, sering hiperbola dan terkesan halusinasi. Sehingga pilihan mundur jauh lebih terhormat daripada mengemban tugas yang dianggap tidak sesuai secara logika untuk diterapkan di Tanah Datar. Bak kata pepatah “Jan sampai tasandang lamang angek”.

Kenapa kami memandang bahwa program Bajak Gratis ini TIDAK atau KURANG RASIONAL? Begini penjelasan kami:

  1. Patut diduga kuat bahwa ide memunculkan program Bajak Gratis ini bermula saat pengajuan program dan visi misi kandidat calon Bupati dan Wakil ke KPU saat proses Pilkada lalu yang dilakukan tanpa melakukan kajian akademis yang komprehensif. Yang penting menarik bagi pemilih. Mencontoh daerah lain seperti Gorontalo, tidak bisa diterapkan secara copy paste begitu saja. Harus dikaji mengenai geografis / kontur lahan, sosio kultural masyarakat tempatan, sejarah dan proses terlaksananya program tersebut disana, dukungan stakeholder provinsi dan pusat, ketersediaan anggaran yang memadai, variabel politik dan variabel variabel penentu lainnya. Baru kemudian diputuskan layakkah / rasionalkah untuk diterapkan di Tanah Datar.
Baca Juga :  Cerdas Menggunakan Media Sosial untuk Pembelajaran Bahasa

Indak asa tulih se do, beko kok tapiliah baru dipikiskan. Kini kakok la surang kok lai talok,” cerocos Wan Labai.

2. Persoalan utama pertanian di Tanah Datar ini adalah irigasi dan kurangnya ketersediaan pupuk subsidi serta infra struktur pertanian yang belum merata. Jadi tidak rasional kalau program Bajak Gratis yang disodorkan kepada publik sebagai nilai kampanye, karena tidak menyentuh isu utama masalah pertanian Tanah Datar itu sendiri.

Nan sakik apo, ubeknyo apo. Indak nyambuang do” ujar Wan Labai lagi.

3. Pemerintah Era Baru dibawah kepemimpinan Eka Putra, SE, MM dianggap TIDAK MAMPU mencapai target minimal yang diberikan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program vaksinisasi Covid-19 minimal 70% dari populasi yang hanya tercapai di kisaran 63% saja. Sehingga berbuah sanksi (punishment) dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat dari semula sekitar 119 Milyar menjadi hanya sekitar 59 Milyar saja.

Akibatnya, tentu rakyat yang rugi karena terkendala pembangunan di Tanah Datar, terkendalanya pengalokasian anggaran untuk program unggulan Bajak Gratis, dan banyak sektor seperti sektor pendidikan, sektor kebudayaan, dll mendapat imbas negatifnya.

jadi, Baa nan sabananyo Era Baru ko? cerocos Wan Labai lagi.

Sehingga program Bajak Gratis ini makin meyakinkan dianggap tidak rasional karena anggarannya saja entah didapat dari mana. Yang jelas, launching aja dulu. Ya, yang perlu launching dan launching. Kendala di lapangan biarlah “karoco karoco” yang memikirkan. Kalau tidak terealisasi, ya….marah marah dikit.

Sekarang Tanah Datar sudah memasuki Triwulan ke-2 Tahun 2022. Pencapaian bajak gratis diperkirakan di kisaran 100 HA dari alokasi 4.200 HA. Artinya capaian pelaksanaan Bajak Gratis itu baru di kisaran 2,38% saja. Tersisa 2 kali musim tanam lagi. Apa sanggup mencapai target 4.200 HA untuk sisa waktu 8 (delapan) bulan ke depan? Hehehe, HALU lagi kan? Kita lihat berapa realisasinya pada akhir tahun 2022 nanti. Datanya harus real ya, bukan data rekayasa.

Baca Juga :  Menggagas Museum Danau Singkarak: Sebuah Inovasi untuk Pemda Tanah Datar

Dalam hal ini bisa saja pendukung Era Baru yang anti kritik beralasan, kan baru jalan, masak sudah dikritik aja. Bukalah wawasan, bersikaplah objektif dan rasional, gunakan logika, jangan seperti orang cinta buta. Lakukan estimasi. Justru dengan kritikan itu akan membuka mata para stake holder untuk mengevaluasi secara logis, menggunakan akal sehat, memberi masukan berdasarkan data. Tujuan akhirnya untuk menyelamatkan muka Era Baru itu sendiri. Kalau tidak sanggup, “angkat bendera putih.”

Yang lebih aneh terdengar ada pula alasan, “kan tidak diperkirakan Tanah Datar memasuki musim kemarau, banyak sawah yang kekeringan sehingga sulit untuk pelaksanaan Bajak Gratis.” Wah, jangan dicari cari alasan.

Makanya setiap rencana itu harus dipikirkan matang matang. Berkaitan dengan pertanian, maka siklus musim adalah faktor krusial yang harus dipertimbangkan. Janganlah jumawa bahwa program ini sangat hebat dan membantu petani. Faktanya? Fakta di lapangan capaiannya kurang dari 5% karena salah satunya tidak mempertimbangkan faktor manajemen resiko. Asal Bapak Senang, pokoknya program dikerjakan. Urusan lain, nanti saja dipikirkan.

Semestinya harus jelas road map setiap program yang dibuat, harus jelas presentasi kepada segenap stakeholder, harus bisa meyakinkan stakeholder bahwa program itu layak dilaksanakan, dan harus terukur estimasi output dan outcome nya.

Jadi, kami itu mengkritik sejatinya untuk membantu pimpinan Era Baru. Buka mata Anda, sejatinya kami urun pemikiran karena kepedulian kami kepada kampung halaman kami, bahwa ada yang kurang tepat sama pembantu Anda dan orang di lingkaran Anda untuk mensukseskan program Anda. Evaluasi dan introspeksilah. Diterima atau tidak, kami tidak pikirkan. Tapi kami senang bisa menyalurkan buah pikiran kami kepada publik. That is it!

Baca Juga :  Menakar Peluang Perempuan di Pilkada Tanah Datar

Kalau kembali kepada judul tulisan di atas, apakah Kadis Pertanian tersebut mundur karena sportif? Atau mundur karena MPP? Biarlah waktu yang menjawabnya. Tapi, “urang lah tau“, gumam Wan Labai sambil berjalan.

Print Friendly, PDF & Email