Opini  

Antara Studi Tiru, Jalan Jalan, Lobi politik, Mana yang Benar?

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

Apapun yang dilakukan oleh pejabat publik selalu mendapat atensi dari masyarakat. Dan itu adalah hal biasa karena sumber kegiatan pejabat publik dari uang negara. Kalau tidak mau dikritik dan diperbincangkan oleh masyarakat, jangan menjadi pejabat publik. Kok takuik dilamun ombak, Jan barumah di tapi pantai. Begitu pepatah mengatakan. Sungguh dalam maknanya.

Kamano se Wan babarapo hari ko indak nampak?” ujar Etek Ciek Piah menyambut kedatangan Wan Labai di lapau virtual Palanta Pusako.

“Ambo habis pai Studi Tiru, eh pai mancaliak ombak Puruih di Pantai Padang kapatang ko” ujar Wan Labai seraya duduk disamping Sutan Kupeh.

“Hahaha baru tibo alah manyindia rombongan nan pai raun pakai anggaran APBD tu yo?” balas Etek Ciek Piah.

“Eeee indak, Etek sensi se kini mah. Tolonglah ambiakan kopi steng saketek gulo jo bubur kampiun ciek” lanjut Wan Labai sambil mengedipkan mata ke arah Sutan Kupeh yang asyik menghisap rokok daun enau nya.

“Carito lah stek perkembangan terkini di kampuang kito bia nak rami lapau virtual ko” ujar Etek Ciek Piah sambil meletakkan pesanan Wan Labai.

Sepertinya wajah pariwisata Tanah Datar akan berubah semakin baik di penghujung tahun 2022 ini atau setidaknya di tahun 2023 nanti setelah adanya kunjungan Studi Tiru Bupati Tanah Datar bersama 3 orang Pimpinan DPRD (Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar Perjuangan serta Fraksi PKS) serta para Kepala OPD, para Camat tertentu dan para Wali Nagari tertentu serta Pokdarwis tertentu pula didampingi oleh TP PKK.

Publik Tanah Datar patut merasa bangga karena tidak tanggung tanggung, perjalanan Studi Tiru ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Datar. Maknanya mengisyaratkan bahwa perjalanan studi tiru tersebut bukan perjalanan main main dan seolah memberi pesan kepada publik Luhak Nan Tuo baik di kampung halaman maupun di perantauan akan kesungguhan Eksekutif dan Legislatif Tanah Datar untuk meningkatkan sektor pariwisata di lingkup Kabupaten Tanah Datar ini kedepannya. Setidaknya untuk merealisasikan konsep desa / nagari wisata dengan kearifan lokal Luhak Nan Tuo.

Iyo lai sabananyo pai studi tiru Wan? Ado agenda lain di belakang perjalanan Bupati samo 3 Pimpinan DPRD tu ndak? Soalnyo ambo dengar setelah itu Laporan LKPJ Bupati Tahun 2021 disetujui oleh seluruh Fraksi, padahal kapatang tu kito simak berjalan alot, dan apo ado agenda politik untuk Pileg jo Pilkada 2024 nanti ndak?” potong Sutan Kupeh yang penasaran.

Baca Juga :  Kinerja DPRD Tanah Datar: Mulai Produktif dan Mau Berbagi?

Sssttt imajinasi Sutan Kupeh ko liar bana mah. Kok iyo bana pai basamo tu bak cando sambia manyilam minum aia, bia lah rabab nan manyampaikan” ujar Wan Labai tersenyum kecut.

Namun setidaknya ada poin positif dengan kepergian Bupati keluar daerah yang cukup lama tersebut, dimana ada kesempatan baik bagi Wakil Bupati untuk “jaga gawang” menjalankan roda pemerintahan daerah, walaupun dengan kewenangan terbatas. Wabup dapat belajar banyak mengenal SDM ASN di jajaran Pemkab, mengenal karakter tim, mengenal sistim, dll.

‘Hitung hitung Wakil Bupati alah dilapehkan untuk tagak surang bakal menjadi calon Bupati tahun 2024 nanti” gumam Wan Labai memprediksi.

Dikutip dari IG resmi Pemkab Tanah Datar bahwa studi tiru yang dilakukan adalah untuk meningkatkan ilmu Pokdarwis yang sudah ada di Kabupaten Tanah Datar supaya lebih bisa menjalani dan memahami apa yang sudah dilakukan oleh Pokdarwis dari kabupaten kabupaten lain yang sudah lebih dulu berhasil dalam membangun sebuah desa wisata.

Lebih lanjut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pimpinan DPRD serius untuk membangun desa wisata di Tanah Datar. Mengingat struktur alam di Tanah Datar dengan keindahan alam yang sangat luar biasa dan destinasi wisata yang bagus, tinggal bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya.

Oo… jadi mukasuik studi tiru tu salah satunyo untuk meningkatkan ilmu Pokdarwis agar bisa meniru kesuksesan Pokdarwis yang dikunjungi yo? Maniru ba a caro membangun desa wisata / nagari wisata yang baik yo? Sudah tuh untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat Tanah Datar yo? Lai ka bisa diterapkan dan dicontoh nan alah ado, sarupo malibatkan partisipasi anak nagari di wisata Istano Basa Pagaruyung? Lai bara urang anak nagari sinan yang direkrut jadi satpam dan jadi karyawan THL lainnyo?” cerocos Etek Ciek Piah.

Selanjutnya diketahui bahwa kunjungan studi tiru ke Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya untuk meniru ciri khas Bantul sebagai sentra batik dan juga sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Bantul pada umumnya.

Kutipan yang lain, “Kalau kami datang sendiri kesini tentu akan sulit nanti mengimplementasikannya di Tanah Datar, untuk itu kami kesini lengkap semuanya hadir sehingga nanti akan dengan mudah untuk pelaksanaannya di Tanah Datar nanti” terang Eka Putra.

Maka publik Tanah Datar harus optimis menyambut semangat yang disampaikan Bupati Tanah Datar agar studi tiru tersebut benar benar dapat ditiru untuk diterapkan di Tanah Datar.

Sebagaimana diketahui bahwa Tanah Datar juga memiliki batik ciri khas sendiri. Ada juga tenunan dan sudah ada sekolah tenun di Lintau dan komunitas pengrajin tenun di Lintau. Ada pula batik Pariangan dan di Batu Taba serta ditempat lain. Bahkan komunitas batik Batu Taba diluar dugaan mampu menciptakan motif batik khas sendiri yang layak untuk dipatenkan.

Baca Juga :  Nasib TP2KP2 Di Ujung Tanduk?

Agaknya dengan studi tiru tersebut, maka kerajinan batik Tanah Datar dapat difasilitasi dan dikembangkan dengan sungguh sungguh oleh Pemkab Tanah Datar. Salah satunya dengan memberikan orderan pakaian batik untuk ASN dan sekolah sekolah se Tanah Datar diberikan. Tidak ada alasan komunitas batik Tanah Datar tidak sanggup memenuhi kuota batik yang dibutuhkan Pemkab Tanah Datar. Karena dengan bimbingan, fasilitas dan dorongan Pemkab Tanah Datar sendiri itulah yang akan membuat sentra batik Tanah Datar menjadi bergairah dan hidup. Jadi Pemkab Tanah Datar tidak perlu order batik ke tempat lain, apalagi sampai di order ke pulau Jawa.

“Tapi ambo bingung, arah kebijakan ekonomi Tanah Datar ko kamano yo? Peningkatan ekonomi berbasis pertanian, atau berbasis pariwisata, atau kombinasi kaduonyo? Konsep pariwisatanyo alun jaleh lai. Prioritas pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata seni atau gabungan kasadonyo? Atau membentuk konsep desa/nagari wisata baru?“ potong Sutan Kupeh.

Terlepas dari anggapan apakah studi tiru yang dilakukan ini tidak terlambat dilaksanakan karena sepulang studi tiru pasti memerlukan kajian mendalam untuk menghasilkan resume guna menentukan arah kebijakan Pemkab Tanah Datar kedepannya di bidang pariwisata. Setelah kebijakan diumumkan, tentu perlu eksekusi. Kapan akan direalisasikan? Tahun 2023? Ya mudah mudahan saja. Kita tunggu rilis resmi dari Pemkab Tanah Datar hingga perubahan anggaran 2022 ini.

Selain itu kami melihat dan membaca dari rilis IG resmi Pemkab Tanah Datar tentang studi tiru tersebut tidak menyebutkan keterlibatan Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan (TP2KP2) Kabupaten Tanah Datar. Atau memang sengaja “disamarkan” dalam perjalanan tersebut?

Apakah mereka tidak dilibatkan kedalam penentuan arah kebijakan strategis Pemkab Tanah Datar? Lantas bagaimana jika diketahui salah satu anggota TP2KP2 ikut serta kedalam perjalanan studi tiru tersebut? Dalam kapasitas sebagai apa? Apakah dalam kapasitas Pokdarwis atau bagaimana?

“Payah publik mambedakan mano cigak mano baruak” ujar Wan Labai menerka nerka.

Kami mengajak publik Tanah Datar untuk selalu optimis mendukung setiap program Pemkab Tanah Datar sambil terus mengawal bersama sama agar program program tersebut berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, khususnya dalam merealisasikan 10 program unggulan berbasis roadmap yang terukur.

Baca Juga :  Randang Pensi; Kuliner Tradisional Nagari Batu Taba, Tanah Datar

Khusus di sektor pariwisata yang akan meniru pembentukan sebuah desa / nagari wisata, agaknya kita semua bisa berpedoman kepada pandangan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Provinsi Bali, I Nyoman Rudiarta bahwa untuk konsep sebuah desa wisata yang pertama adalah KOMITMEN daripada masyarakat itu sendiri untuk membangun dengan memperhatikan potensi apa yang dimilikinya. Setelah itu baru berbicara tentang VISI dan MISInya, visi dan misi dibuat untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Artinya, visi dan misi yang akan dibuat harus memperhatikan potensi yang dimiliki.

Semoga kunjungan Studi Tiru ini menghasilkan konsep kepariwisataan yang jelas di Tanah Datar dengan perencanaan yang terarah dan ada estimasi tenggat waktu realisasinya agar langkah langkahnya dapat diikuti stakeholder terkait serta tentu dengan penganggaran yang terencana pula.

Yang pasti, kesungguhan Pemkab Tanah Datar di bidang pariwisata dengan membawa seluruh stakeholder terbaik dan menggandeng 3 pimpinan DPRD Tanah Datar perlu kita apresiasi bersama agar dapat direalisasikan secepatnya.

Diibaratkan gabungan Pimpinan Daerah dan Pimpinan DPRD bagaikan “koalisi” Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Golkar Perjuangan serta Fraksi PKS. Gabungan 4 fraksi ini tentu merupakan sebuah kekuatan untuk memajukan Tanah Datar dan menempatkan serta memuluskan tujuan politik mereka di tahun 2024 nanti, kalau koalisi itu bisa terwujud.

Namun, akan menjadi sebuah blunder jika gabungan 4 fraksi tersebut tidak mampu menelurkan konsep pariwisata dan konsep desa / nagari wisata yang sudah dikunjungi dengan menghabiskan anggaran APBD yang cukup signifikan tersebut. Apakah dananya diambil dari salah satu pos Silpa 2021? Wallahualam.

Setidaknya hasil studi tiru sudah bisa menghasilkan kebijakan menyangkut:

  1. Standar dan kriteria pengembangan Desa/Nagari Wisata
  2. Standarisasi homestay menyangkut harga, fasilitas minimum, kebersihan, dll
  3. Standarisasi retribusi parkir dan harga kuliner di lokasi wisata
  4. Standarisasi minimum lokasi wisata menyangkut P3K, antisipasi bencana, kebersihan, pengelolaan sampah, standar toilet, sarana ibadah, dll.
  5. Sarana dan prasarana pendukung ke lokasi desa/nagari wisata.

Lima poin di atas yang akan ditetapkan tersebut akan memakan waktu sekian lama. Nampaknya baru efektif bisa dilaksanakan pada tahun 2023. Kalau masih tidak jelas roadmapnya, maka akan jadi pertaruhan dan blunder bagi “fraksi pendukung” (F Demokrat, F Gerindra, F Golkar P, dan F PKS) di Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 nanti.

Publik yang cerdas tidak lagi mengangkat isu isu black campaign, melainkan akan mengangkat isu pencapaian / prestasi berbasis data.

Gagal memenuhi janji, alamat gagal 2 periode. Alamat partai kehilangan simpati.

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600