Opini  

Alasan Silpa Besar Th 2021: Sebuah “Kesesatan Berfikir” kah?

Opini Oleh: Muhammad Intania, SH
Sekretaris LBH Pusako

“Ma ampehan dama di ateh pagu, manggulai lauak dalam balango”, begitu pepatah Minang mengungkapkan. Artinya, memanfaatkan potensi yang sudah jelas jelas ada. Barang jaleh. Indak juo pandai mamakainyo?

Membahas Nota Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi di DPRD Atas Nota Penjelasan Bupati Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Tingkat Pertama Sesi III pada hari Kamis, 19 Mei 2021 seolah tiada habisnya. Begitu banyak poin yang bisa dikaji oleh publik yang peduli dengan dinamika politik di Luak Nan Tuo ini.

Apo carito kini Wan? Tambah segeh se Wan kini mah” salam pembuka Etek Ciek Piah seraya meletakkan Pisang Goreng Katan Bagulo Saka dan segelas Kopi sedikit gula di hadapan Wan Labai.

kini wak carito agak tinggi stek. Logical fallacy” kicek Wan Labai seraya mengaduk kopi dan menuangkannya ke dalam tadah kecil.

“Apo lo go hah? Pakai bahaso langik lo Wan. Bantuak ka iyo lo mah” semprot Etek Ciek Piah.

Logical fallacy adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis. Kalaupun premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir.

Sederhananya, logical fallacy merupakan kesalahan logika berpikir seseorang yang diakibatkan penyampaian argumen yang salah atau bertele tele.

Menurut Asnanto Surajiyo, dkk dalam buku Dasar-dasar Logika (2006), kesesatan berpikir disebabkan oleh pemaksaan prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Lebih jauh, dalam buku Fusion: Integrated Reading and Writing (2015) karya Dave Kemper dkk, disebutkan bahwa dalam logical fallacy, seseorang akan cenderung melemahkan argumen dengan mendistorsi, menarik kesimpulan yang salah, menyalahgunakan bukti atau bahasa.

Sederhananya, seseorang justru mengalihkan pembicaraan dengan hal-hal tersebut untuk mengalahkan argumen orang lain.

Hahaha, alah dapek kuliah 2 SKS lo kami mah di lapau virtual Palanta Pusako ko” ujar Sutan Kupeh yang sudah lebih dulu berada di lapau ini.

Jangan salah, kadai virtual ko adolah kadai intelektual jaman milenial kini. Indak sekedar menikmati kuliner khas Minang sajo do” jawab Wan Labai yang asyik menghabiskan pisang goreng ketannya.

Baca Juga :  Tragedi Pemukulan Ade Armando dalam Perspektif Budaya Minangkabau

Lantas dimana letaknya kesesatan berpikir / kegagalan berpikir / kesalahan logika berpikir pada Nota Jawaban Bupati tertanggal 19 Mei 2022 tersebut? Yuk simak ulasan ini sampai selesai.

Terkait pandangan umum fraksi fraksi yang mempertanyakan tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar 111,59 milyar yang jauh di atas angka defisit sebesar 68 milyar, maka Bupati Tanah Datar memberi tanggapan sebagai berikut:

  1. Silpa 2021 tersebut merupakan EFISIENSI belanja dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja yang sudah direncanakan. (Halaman 5).
  2. Silpa juga bersumber dari pelampauan target PAD (lebih 7,7 milyar: red).
  3. Pengunaan Silpa 2021 tersebut untuk menutup defisit tahun anggaran 2022 dan untuk lanjutan pelaksanaan program kegiatan yang sudah jelas peruntukkannya sesuai juknis yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Menurut pandangan kami, pernyataan Silpa 2021 itu karena EFISIENSI belanja adalah bertolak belakang dengan pemikiran logis manusia dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, anggaran belanja itu harus dipakai sebaik mungkin untuk dibelanjakan. Bahasa lainnya untuk diserap di lapangan sebaik mungkin agar pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan serta sektor sektor lain tetap terjaga dengan baik.

Ketidakmampuan membelanjakan uang dengan baik menjadi indikator ketidakbecusan pelaksana dalam mengelola keuangan daerah.

Ketika banyak uang berlebih dari beragam pos dan mengendap di bank daerah, khususnya atas dana transfer dari Pemerintah Pusat, maka hal ini jelas jelas mengangkangi dan bertolak belakang dengan himbauan Presiden agar jangan sampai ada uang transfer Pemerintah Pusat mengendap di Bank Daerah.

Kedua, tidak ada kesepakatan antara Pemerintah Era Baru dengan DPRD untuk MELAKUKAN EFISIENSI. Yang ada adalah upaya melakukan refocusing. Refocusing jelas jelas berbeda makna dan tujuan dengan efisiensi.

Refocusing terjadi akibat Pandemi Covid-19. Untuk itu dialokasikan dana untuk menghadapi pandemi tersebut. Karena tidak ada dana lebih, maka disepakati melakukan REALOKASI ANGGARAN / REVISI ANGGARAN. Akibatnya akan ada beberapa pos anggaran dikurangi dan bahkan dihapuskan.

Kementerian Keuangan telah memberikan panduan pos pos mana saja yang bisa di realokasi / direvisi seperti pos belanja modal yang bukan prioritas, kegiatan yang bukan prioritas, kegiatan pemeliharaan rutin kantor, kegiatan penyediaan jasa kantor, tidak membeli produk asing dengan mencanangkan program Bangga Buatan Indonesia (BBI), mengurangi perjalanan dinas (seperti Studi Tiru, hehehe), dll.

Baca Juga :  Menagih Ketegasan Era Baru: Tarik Ulur Sengketa Lahan

Sementara pengertian Efisiensi adalah suatu upaya penghematan penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah (hemat) dan lebih cepat.

Makna lainnya proses efisiensi TIDAK MENGURANGI KUANTITAS / VOLUME PEKERJAAN, melainkan sebuah usaha untuk mengurangi biaya / ongkos produksi tanpa mengurangi kualitas produksi itu sendiri.

Raso raso indak bisa membedakan antaro efisiensi samo efektifitas” gumam Sutan Kupeh.

Contoh sederhana efisiensi dalam pemerintahan adalah mengurangi jumlah THL sekaligus meningkatan volume kerja ASN, mengurangi pemakaian kertas dan tinta dengan memaksimalkan fungsi email dan komunikasi via online, mengurangi pemakaian BBM dinas, menyatukan kegiatan kegiatan antar OPD yang bisa disatukan agar beban biaya bisa ditekan.

“Bukan memperbanyak SPJ SPJ yo Wan?” celoteh Sutan Kupeh.

Ketiga, selama 2021 tidak terdengar himbauan resmi Pemerintah Era Baru melalui Surat Edaran atau sejenisnya tentang upaya efisiensi di lingkungan Pemerintahan Era Baru.

Jadi kalau di penghujung tahun Kepala Daerah telah menerima rekap keuangan daerah dan harus membuat LKPJ, maka kata “efisiensi” seolah olah jawaban yang dicari cari sebagai alasan untuk pembenaran.

Yang membuat publik semakin gagal paham adalah dengan pernyataan: “Efisiensi belanja dengan TIDAK MENGURANGI PENCAPAIAN TARGET KINERJA yang sudah direncanakan. Jadi ketika jajaran Pemerintah Era Baru tidak dapat mencapai target vaksinasi 70% yang berakibat pada sanksi pemotongan dana pusat, apakah ini disebut tanpa mengurangi pencapaian target kinerja ? hehehe

Ayo lah wakil rakyat kami di DPRD Tanah Datar agar jeli melihat kondisi ini.

Alah tu, ja an dikicuah jo kami lai” ujar Etek Ciek Piah

Untuk membantu netizen yang kurang paham dan tidak menilai kami “mancukia” sajo, hehehe perkenankan kami memberikan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut:

1) Anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus lebih jeli dan lebih mendalami suatu persoalan berbasis data. Pelajari detail detail sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan daerah. Biar publik tidak menilai anggota DPRD angguak angguak geleng geleng sajo, dan sekaligus menunjukkan kaliber hebat anggota DPRD dan partainya.

Baca Juga :  Lapangan Cindua Mato, Riwayatmu Kini

Jangan kompromi, sebab publik sudah mengawasi dan dapat menilai sepak terjang anggota DPRD dan Eksekutif. Pileg dan Pilkada 2024 menjadi taruhan kredibilitas anggota DPRD dan partainya.

2) Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) harus jelas dan tegas memberi arahan dan memberi penilaian atas kinerja perangkat nya. Jangan mau “dikibuli” oleh bawahan untuk asal membuat bapak senang.

Dengan demikian laporan Bupati, nota pandangan dan nota jawaban Bupati akan kelihatan bobot kualitasnya dimata publik dan wakil rakyat.

“Ibo awak mancaliak Bupati, anak buah yang buek laporan, Bupati nan kanai gatahnyo” potong Etek Ciek Piah sok prihatin.

3) DPRD dan Pemkab Tanah Datar harus menyepakati batas maksimum Silpa sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerja Pemerintah.

Jika Legislatif dan Eksekutif “tutup mata” terhadap hal ini, maka ukuran keberhasilan Pemkab dan DPRD terhadap Silpa adalah, semakin banyak simpan uang (rakyat), maka dianggap semakin berhasil, hehehe.

4) Berikan waktu yang cukup antara DPRD dengan Pemkab untuk menyusun nota penjelasan, pandangan fraksi, nota jawaban dll. Dengan demikian masing masing pihak cukup waktu untuk menyajikan informasi yang berbobot dan berkualitas di dalam Rapat Paripurna.

Hasilnya nanti, tidak akan ditemui lagi LOGICAL FALLACY di dalam dinamika kerja antara Pemkab dengan DPRD Tanah Datar.

Dan yang lebih menarik lagi, kami turut mengundang eks tim sukses Era Baru untuk turut menulis dan memberi kontribusi bagi pencerahan publik agar wawasan publik semakin berbobot dari perspektif yang lain.

“Konon ado yang berprofesi jurnalis kan? Keluarkan lah karya jurnalistik tu stek. Dan kini indak masonyo aparatur Pemkab dan anggota DPRD babuek sakahandak hati. Kinerjanyo alah dimonitor publik. Karajo se lah sesuai SOP masing masing dan berikan pelayanan paripurna kepada publik” ujar Wan Labai sambil beranjak membayar sarapan dan meninggalkan lapau virtual Palanta Pusako.

Print Friendly, PDF & Email
banner 120x600