News  

AKD DPRD Tanah Datar Diperbarui, Demokrat Tidak Kebagian, Ada Apa?

Tanah Datar, Jurnal Minang.com. News&Web TV. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta Susduknya di DPRD Tanah Datar sudah diperbaharui melalui pemilihan sesuai fraksi di DPRD pada Selasa, 26 April 2022. Ada beberapa AKD di DPRD seperti Ketua Komisi I, II dan III, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan DPRD (BKD), Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Perda.

Sesuai dengan lampiran SK Ketua DPRD Tanah Datar no: 172/11/KPTS/DPRD-TD/2022 tgl 26 April 2022 bahwa Ketua Badan Kehormatan DPRD Tanah Datar adalah Arianto dari partai PPP. Wakil ketua Azwar R dari Gerindra. Anggota ada tiga orang dari PKS, Fraksi Perjuangan Golkar dan PAN.

Dari lampiran SK yang lain disebutkan pula Ketua Komisi I adalah Istiqlal dari PKS. Ketua komisi II Surva Hutri dari Gerindra dan Ketua Komisi III Benny Remon dari PAN. Ketua Badan Pembentukan Perda adalah Herman Sugiarto dari Golkar.

Namun dari sekian banyak jabatan Ketua, Wakil Ketua di AKD tersebut tidak ada yang diisi oleh kader partai Demokrat. Padahal posisi di AKD cukup penting dan strategis meskipun kesejahteraannya belum tentu banyak bertambah.

Menyikapi hal ini, media ini meminta pendapat dari Dosen Ilmu Politik IAIN Batusangkar Novi Budiman, M Si.

“Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa jabatan pada AKD hanya sebatas pelaksanaan fungsi teknis dalam pengagendaan sidang dan pelaksanaan sidang dan kegiatan dewan laiinya. Tetapi secara politik, AKD memiliki fungsi yang sangat strategis. Terutama dalam hal pengambilan kebijakan di lembaga legislatif” jelas Novi Budiman.

Kemudian Novi Budiman melanjutkan, “Maka tak jarang perebutan posisi puncak di dalam AKD adalah pertaruhan bagi sebuah partai politik.” Artinya, jika kader partai tidak bisa berjuang memperoleh posisi itu, padahal punya kesempatan yang sama, perlu dievaluasi eksistensi dan pengaruh kader partai yang ada di parlemen tersebut.

Baca Juga :  Bupati Eka Putra Kick Off Kejuaraan Futsal Bupati Cup

Sejatinya, Semakin banyak posisi strategis yang dimiliki oleh partai politik dalam AKD menunjukan semakin kuatnya partai politik tersebut di parlemen. Di Tanah Datar misalnya, Bupatinya Demokrat dan wakilnya Gerindra. Mereka pemenang Pilkada. Tapi di DPRD, Gerindra tetap jaya, dan Demokrat sepertinya ditinggal. Harusnya Gerindra ikut memperjuangkan juga koalisinya dulu” tambah Novi Budiman yang alumni Universitas Gajah Mada ini.

Tapi entah apa alasan mengapa Kader Demokrat tidak “diberi jatah” atau memang tidak mau ikut di AKD, belum diperoleh jawaban dari pengurus partainya. Meskipun sudah dihubungi beberapa pengurus Demokrat via handphone, tetapi belum ada yang tersambung. (Red.JM).

Print Friendly, PDF & Email